Ketua DPRD Kulon Progo soal Setahun Agung-Ambar, Soroti Kebijakan Emosional 'Preteli' Geblek Renteng

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin mengomentari setahun kepemimpinan Bupati dan Wakilnya, Agung Setyawan dan Ambar Purwoko
• Salah satunya soal komunikasi Agung-Ambar (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) yang fluktuatif.
• Kebijakan emosional juga jadi sorotan, misal menggantikan identitas batik motif Geblek Renteng dengan motif Binangun Kertaharja. Aris menilai itu kebijakan yang emosional dan tidak esensial
• Keduanya sejauh ini juga belum ada inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Aris Syarifuddin memberi komentarnya terkait kinerja setahun pertama dari Bupati dan Wakil Bupati, Agung Setyawan dan Ambar Purwoko. Ia menyoroti sejumlah hal yang menurutnya perlu diperbaiki.

Komunikasi fluktuatif

Salah satu yang disorot adalah komunikasi antara Agung-Ambar sebagai lembaga eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif. Aris menyebutnya sebagai "komunikasi fluktuatif".

"Kadang-kadang suatu kebijakan dibuat bahkan tanpa komunikasi, misalnya soal PT Selo Adi Karto (PT SAK)," katanya pada Kamis (19/02/2026).

Adapun operasional PT SAK dihentikan oleh Bupati Agung dengan alasan masalah hukum. Meski begitu, keputusan itu diambil tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dengan legislatif, yaitu DPRD.

Kebijakan emosional: Preteli Geblek Renteng

Hal lain yang disorot adalah kebijakan-kebijakan yang dinilai berdasarkan pertimbangan "emosional". Seperti menggantikan identitas batik motif Geblek Renteng dengan motif Binangun Kertaharja yang diluncurkan tahun lalu.

Ornamen Geblek Renteng di pagar bangunan pemerintah pun juga digantikan dengan ornamen Gunungan serta warna kuning dan hijau pare anom. Perubahan identitas tersebut menjadi bahan pembicaraan publik di media sosial.

"Itu kebijakan yang emosional dan tidak esensial, padahal masih banyak persoalan lain yang harus disentuh, seperti perbaikan infrastruktur," ujar Aris.

Ia pun mendorong duet Agung-Ambar agar membangun komunikasi yang lebih baik dengan legislatif. Keduanya juga didorong melakukan penguatan perencanaan keuangan, terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belum ada inovasi

Sebab Aris menilai hingga saat ini belum ada inovasi atau terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Kulon Progo. Ia juga menilai kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap ada penguatan perencanaan keuangan disertai kolaborasi terbuka antara legislatif dan eksekutif," jelasnya.

Tokoh Muhammadiyah Kulon Progo, Sapardiyono juga merasa kebijakan yang dibuat oleh duet Agung-Ambar cenderung memicu kritik di masyarakat. Bahkan cenderung gaduh.

Revisi Perda KTR picu kritik

Selain persoalan Geblek Renteng dan PT SAK, ia juga menyoroti revisi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan itu memicu gelombang kritik dari masyarakat bahkan akademisi.

"Kebijakan-kebijakan itu justu menurunkan popularitas dan kepercayaan masyarakat pada keduanya," kata Sapardiyono.

Pria yang pernah menjadi bakal calon Bupati Kulon Progo di Pilkada 2024 ini berharap Agung-Ambar lebih fokus pada kebijakan krusial dan vital, seperti perbaikan infrastruktur. Cara itu dinilai bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat.(alx)