Program MBG di DIY Jalan Terus Selama Ramadan, Ini Pertimbangan dan Penyesuaiannya

Ringkasan Berita:

• Disdikpora DIY memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. 
• Distribusi makanan disesuaikan dalam bentuk kemasan sehat yang memungkinkan sekolah mengemasnya sebagai sarana buka puasa para siswa.
• Atas kebijakan ini, orang tua siswa meminta pengawasan kualitas MBG dalam bentuk kemasan sehat benar-benar diperketat.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DI Yogyakarta memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. 

Mengacu pada regulasi terbaru, distribusi makanan akan disesuaikan dalam bentuk kemasan sehat yang memungkinkan sekolah mengemasnya sebagai sarana buka puasa para siswa.    

Di kalangan orang tua siswa, dukungan terhadap kebijakan tersebut disertai sejumlah catatan.

Oktaviana (34), ibu rumah tangga, mengatakan keberlanjutan MBG penting untuk menjaga asupan gizi anak dengan penyesuaian selama bulan puasa.

Meski demikian, ia menekankan bahwa perubahan bentuk distribusi menjadi makanan kemasan menghadirkan tantangan baru, terutama terkait penyimpanan di sekolah.

“Saya berharap pengawasan kualitas benar-benar diperketat. Makanan kemasan memang lebih tahan lama, tetapi apakah penyimpanannya di sekolah sudah sesuai standar? Apakah suhu ruangan memadai? Jangan sampai niat baik memberi makanan bergizi justru berisiko pada keamanan pangan,” kata Oktaviana, Rabu (18/2/2026).

Oktaviana juga menyoroti aspek kenyamanan anak selama berpuasa. Menurut dia, pembagian makanan pada siang hari berpotensi menjadi distraksi bagi siswa yang sedang menahan lapar dan dahaga. 

Penyaluran MBG disesuaikan 

Sementara itu Kepala Disdikpora DIY, Suhirman menyatakan bahwa skenario penyaluran MBG selama bulan puasa mengalami penyesuaian teknis di lapangan. 

Hal ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelayanan program MBG pada periode Ramadan dan Idulfitri.

"Skenario tetap ada dari SPPG (Satuan Pelayanan Program Gizi). Akan ada koordinasi antara pihak sekolah dengan SPPG. Ada, tetap diberikan," ujar Suhirman, Rabu (18/2).

Sesuai SE Nomor 3 Tahun 2026, bagi wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa, menu MBG siap santap dialihkan menjadi makanan kemasan sehat yang memiliki masa simpan lebih lama. 

Hal ini dilakukan bertujuan agar bantuan gizi tersebut tetap dapat dikonsumsi saat waktu berbuka tiba.

Terkait pengawasan kualitas gizi dan higienitas, Suhirman menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan intensif di lapangan untuk memastikan setiap paket yang diterima siswa memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kami memantau ke sekolah-sekolah. Kemarin ada permintaan, misalnya untuk kegiatan buka puasa bersama, apakah bisa (menggunakan MBG)? Kalau misalnya sekolah mau mengadakan itu, koordinasi saja dengan SPPG. Karena itu sudah menjadi kewenangannya SPPG, kami biasanya sebatas melakukan monitoring saja," jelas Suhirman.

Populasi siswa nonmuslim

Selain mengatur mekanisme buka puasa, Disdikpora DIY juga menaruh perhatian pada sekolah-sekolah dengan populasi siswa nonmuslim. 

Penyaluran MBG di sekolah tersebut akan didasarkan pada pendataan kebutuhan riil di lapangan guna menghormati keberagaman dan toleransi antarumat beragama.

Suhirman menekankan pentingnya pendataan oleh pihak sekolah agar distribusi tetap sasaran dan tidak mengganggu kekhusyukan siswa yang sedang berpuasa.

"Ya, nanti didata. Apakah siswanya meminta untuk langsung dimakan di situ, atau bisa disamakan dengan kebijakan dari sekolah muslim untuk menghormati yang berpuasa,” katanya.

“Nanti didata sesuai keinginan dari sekolah. Tapi kalau kami, inginnya ya tetap saling menghormati teman-teman yang sedang berpuasa di sekolah," lanjut Suhirman.

Mengenai waktu pendistribusian, makanan kemasan tersebut direncanakan tetap diserahkan kepada siswa pada siang hari atau saat jam operasional sekolah berlangsung. 

Hal ini dilakukan agar siswa dapat membawa pulang paket tersebut atau menyimpannya untuk dikonsumsi bersama di sekolah saat azan Magrib.

"Iya, (makanan) kemasan yang bisa digunakan untuk buka puasa. Untuk hal itu (waktu 
pembagian), nanti silakan dikoordinasikan antara pihak sekolah dengan SPPG," tambah Suhirman.

Pemenuhan gizi tak maksimal 

Sementara itu, dosen Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, menyoroti opsi penggantian menu MBG menjadi makanan kemasan selama Ramadan. Menurut dia, hal tersebut justru berisiko menghilangkan esensi pemenuhan gizi yang ideal.

”Menu kering kemasan dikhawatirkan membuat esensi pemenuhan gizi tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Pemenuhan gizi yang maksimal akan lebih tepat terwujud melalui bahan realfood yang segar dan dimasak sesuai waktu konsumsi penerima MBG,” kata Gerry, tempo hari.

Aspek sosiologis masyarakat Indonesia turut menjadi pertimbangan. Gerry menilai, tradisi berbagi takjil dan makanan selama Ramadan sudah mengakar. Aktivasi program MBG di saat yang sama dikhawatirkan memicu tumpang tindih program.

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya realokasi anggaran MBG selama Ramadan untuk tiga sektor krusial: stabilisasi harga pangan, penguatan BPJS Kesehatan, dan persiapan infrastruktur mudik 2026.

”Realokasi sementara anggaran MBG dapat digunakan untuk subsidi harga, operasi pasar, dan penguatan distribusi bahan pokok terutama di daerah yang rawan terjadi inflasi,” katanya.

“Intervensi menggunakan anggaran tersebut diharapkan dapat menjaga bahkan meningkatkan daya beli masyarakat selama bulan Ramadan,” papar Gerry.

Selain itu, pengalihan anggaran ke sektor kesehatan dinilai mendesak, terutama terkait Bantuan Premi Iuran (BPI) BPJS Kesehatan pascakebijakan penonaktifan kepesertaan beberapa waktu lalu. 

Sektor ketiga yang disorot adalah infrastruktur transportasi menghadapi arus mudik 2026. Kondisi jalan arteri, jalan tol, pelabuhan, bandara, stasiun, dan lain-lain wajib dalam kondisi yang prima saat arus mudik berlangsung. 

“Penciptaan kondisi yang prima tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Realokasi anggaran MBG ke perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur mudik merupakan investasi yang manfaatnya akan dirasakan oleh ratusan juta masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Kendati mengusulkan realokasi, Gerry menekankan bahwa langkah ini harus disertai mitigasi sosial bagi kelompok rentan yang mungkin tidak terjangkau tradisi berbagi masyarakat. 

Pendataan valid dan kolaborasi dengan lembaga zakat untuk bantuan tunai bisa menjadi solusi jangka pendek. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas jika realokasi dilakukan.

Gerry menegaskan, usulan ini bukan upaya menghapus bantuan sosial, melainkan rasionalisasi kebijakan berbasis konteks.

“Dengan menentukan skala prioritas dan timbang-timbang cakupan manfaat yang lebih luas, opsi tersebut dapat diambil sebagai bentuk kehadiran negara untuk seluruh elemen masyarakat di Indonesia,” jelas Gerry.