Penetapan 1 Ramadan 2026 Kemungkinan Beda, Masyarakat Diminta Utamakan Kerukunan

Ringkasan Berita:

• Kemenag DIY menyatakan penetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan oleh pemerintah masih menunggu hasil pemantauan hilal (Rukyatul Hilal) Selasa (17/2/2026) sore.
• Terkait potensi perbedaan awal mula ibadah puasa tahun ini, Kemenag meminta masyarakat untuk menyikapinya dengan bijaksana dan saling menghargai.
• Plt Kabid Urais Kanwil Kemenag DIY, Nurhuda, mengatakan pemerintah daerah dan jajaran terkait di setiap provinsi akan melakukan observasi bulan pada sore ini. 

 
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Agama (Kemenag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan bahwa penetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan oleh pemerintah masih menunggu hasil pemantauan hilal (Rukyatul Hilal) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa (17/2/2026) sore.

Menanggapi adanya potensi perbedaan awal mula ibadah puasa tahun ini, Kemenag meminta masyarakat untuk menyikapinya dengan bijaksana dan saling menghargai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Kabid Urais) Kanwil Kemenag DIY, Nurhuda, menyatakan bahwa pemerintah daerah dan jajaran terkait di setiap provinsi akan melakukan observasi bulan pada sore ini. 

Seluruh laporan tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan tingkat nasional.

"Tentu penentuan awal Ramadan insyaallah nanti sore baru akan dilakukan Rukyatul Hilal. Kalau di Jakarta nanti dipusatkan di Pusat Observasi Bulan (POB). Di setiap provinsi itu insyaallah nanti sore akan dilakukan Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadan. Kemudian nanti untuk awal Syawal juga dilakukan rukyat seperti itu," ujar Nurhuda.

Mengenai salat tarawih dan ibadah puasa, Nurhuda menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan kepastian apa pun sebelum Sidang Isbat digelar.

Laporan dari berbagai titik pemantauan di penjuru Nusantara, baik yang berhasil melihat hilal maupun tidak, akan dilaporkan dan diputuskan dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama.

Terkait dengan keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah lebih dulu menetapkan awal Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari, Nurhuda tidak menampik adanya peluang perbedaan penetapan tanggal masuknya bulan suci tahun ini.

Ia menjabarkan secara rinci bagaimana mekanisme kehati-hatian pemerintah dalam menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (observasi langsung).

"Ada kemungkinan untuk terjadi perbedaan. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan jatuh tanggal 18 Februari, jadi hari Rabu besok pagi. Untuk pemerintah tentu menunggu hasil Rukyatul Hilal yang nanti ditetapkan dalam Sidang Isbat," paparnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan proses rigid di balik Sidang Isbat tersebut. 

"Jadi pemerintah menetapkan awal bulan melalui Sidang Isbat. Biasanya dilakukan seperti itu. Jadi di samping hisab (penghitungan) yang dilakukan secara cermat, kemudian dipastikan dengan rukyat. Setelah selesai rukyat, nanti dilakukan sidang. Bagi yang melihat bulan (hilal) atau tidak, nanti dilakukan penyumpahan bagi yang melihat, dan nanti dilaporkan kepada Pak Menteri."

Fenomena perbedaan awal Ramadan, lanjut Nurhuda, bukanlah hal baru bagi umat Islam di Indonesia.