Penonaktifan Massal PBI BPJS di DIY, Gunungkidul Paling Banyak Terdampak

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 159.707 warga DIY dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JK per Januari 2026, terbanyak di Gunungkidul, disusul Sleman dan Bantul.
• Penonaktifan terjadi akibat pemutakhiran DTKS yang kini mengacu ketat pada desil kesejahteraan BPS; PBI hanya untuk Desil 1–5.
• Dinsos DIY menginstruksikan jemput bola untuk verifikasi warga layak agar segera diusulkan reaktivasi, mengingat kebutuhan layanan kesehatan mendesak.

 

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA - Sebanyak 159.707 warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinyatakan nonaktif dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) per Januari 2026. 

Jumlah itu tersebar di lima kabupaten dan kota yang ada di seluruh DIY.

Wilayah yang peserta PBI-nya paling banyak dinonaktifkan adalah Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 56.087 orang.

Kemudian disusul Kabupaten Sleman dengan 34.143 jiwa, dan Kabupaten Bantul sebanyak 31.965 jiwa. Sementara itu, di Kota Yogyakarta tercatat 22.304 peserta nonaktif, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 15.208 peserta.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, mengakui bahwa gelombang penonaktifan kali ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia menyebutkan bahwa perubahan basis data terpadu menjadi faktor utama.

“Ini lebih banyak lagi yang dinonaktifkan. Tahun lalu (2025) kan ada, cuma 7.000-an. Ini lebih banyak lagi. Pastilah ya, (karena) dengan perubahan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ujar Endang saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Endang menjelaskan, penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi dari pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang kini mengacu ketat pada peringkat kesejahteraan atau desil yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Bantuan PBI JK diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5 dalam DTKS.

“Kenapa Kemensos menonaktifkan? Karena dia mungkin tidak masuk di Desil 1 sampai 5 dari data DTKS oleh BPS. Kemensos juga nggak berani kan ketika tidak masuk di Desil 1 sampai 5 BPS, kan dinonaktifkan,” tegas Endang.

Kondisi ini mengakibatkan kepanikan di tingkat bawah. Endang menerima laporan bahwa kantor-kantor Dinas Sosial di kabupaten/kota mulai didatangi warga yang memprotes hilangnya jaminan kesehatan mereka secara tiba-tiba.

“Infonya sudah digeruduk itu, laporan ke saya. Sudah pada digeruduk. Ya sudah, segerakan. Nggak apa-apa, malah kan aktif kan pada lapor,” ungkapnya.

Baca juga: 159.707 Peserta PBI JK di DIY Nonaktif, Dinas Sosial Desak Kabupaten/Kota Segera Verifikasi Ulang

Instruksi Jemput Bola

Merespons situasi ini, Endang meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk bertindak proaktif dan tidak menunggu.

Ia mendesak agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dinas terkait segera turun ke lapangan untuk mengecek kondisi riil warga yang tercoret dari daftar.