Fenomena Waiting List Sekolah, Antara Keberhasilan Organisasi dan Kesenjangan

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Belum lama ini SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta mendapat sorotan lantaran masa tunggunya yang panjang hingga tahun 2033.

Keberhasilan manajemen organisasi

Menurut Dosen Jurusan Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Dr. Evi Rovikoh Indah Saputri, M.Pd., fenomena tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah keberhasilan manajemen organisasi dalam membangun kepercayaan publik.

Ia menilai kepercayaan orangtua terbentuk dari tata kelola sekolah yang konsisten dan berkelanjutan. 

"Ini karena keberhasilan organisasi mengenai bagaiman bisa konsisten secara berkelanjutan. Mulai dari budaya organisasi yang terjaga kuat, kualitas guru, sampai pada sistem layanan pendidikan itu benar-benar dipercaya masyarkat," katanya, Selasa (27/1/2026).

Ia menyebut kepercayaan publik adalah aset organisasi yang mahal. Pasalnya dibangun melalui pengalaman empiris, bukan hanya citra.

Fenomena tersebut juga merupakan bentuk organizational trust dari kualitas layanan pendidikan.

Namun, ketika satu sekolah menanggung animo yang sangat besar, ini mengindikasikan ketimpangan persepsi atau realitas dari mutu antarsekolah. 

"Dalam konteks manajemen sistem pendidikan, ini justru menunjukkan  adanya konsentrasi permintaan pada lembaga tertentu akibat kesenjangan kualitas yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Pendidikan berkeadilan

Ia pun menekankan pentingnya pendidikan berkeadilan. Bukan berarti semua sekolah harus seragam, tetapi menekankan mutu pendidikan yang sama baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Masyarakat ada kecemasan struktural terhadap ketidakpastian mutu pendidikan yang ada pada satuan pendidikan lainnya. Sehingga yang jadi tantangannya adalah memastikan bahwa praktik konsistensi manajemen itu harus terjadi di semua jenis sekolah. Baik itu negeri, swasta, berbasis apapun, berbasis agama maupun berbasis sekolah alam," lanjutnya.

Negara pun harus hadir untuk memastikan kualitas pendidikan, sehingga tercipta pendidikan berkeadilan, sesuai amanat Undang-Undang.

"Jadi fenomena ini jadi momentum refleksi kita semua. Sejauh mana manajemen pendidikan dijalankan secara adil, sistemik, dan orientasinya untuk semua. Dari sudut pandang keadilan, ini berpotensi memperlebar kesenjangan akses. Karena keluarga yang punya informasi lebih, sosial ekonominya bagus, akan lebih lebih cepat masuk antrean. Sementara yang lainnya tersisih," ungkapnya.

"Nah kalau ini dibiarkan terus-menerus secara sistemik, maka sistem pendidikan kita bisa saja bergerak ke arah yang ekslusif. Padahal pendidikan yang berkeadilan tentu inklusif, yang kemudian ini diamanatkan oleh konstitusi," pungkasnya. (maw)