Evaluasi Program Subsidi Ongkir UKM di DIY, Momentum Pemerataan Penerima Manfaat

Ringkasan Berita:

• Subsidi ongkos kirim (ongkir) pelaku UMKM Sibakul markethub 2025 dimungkinka mengalami perubahan menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. 
• Merespons kondisi tersebut, Diskop UKM DIY menggelar pertemuan evaluasi bersama perwakilan pelaku UKM di DIY serta beberapa ahli ekonomi.
• Evaluasi tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi UKM DIY untuk memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap desain SOP ke depan terkait subsidi gratis ongkir ini

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) DIY menggelar pertemuan evaluasi program subsidi ongkos kirim (ongkir) pelaku UMKM Sibakul markethub 2025, Selasa (9/12/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di De Laxston Hotel ini dihadiri perwakilan pelaku UKM di DIY serta beberapa ahli ekonomi.

Kabid Kewirausahaan Diskop UKM DIY, Hana Fais Prabowo, mengatakan evaluasi ini bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan fasilitasi subsidi gratis ongkir kirim Sibakul Markethub 2025.

Dia menyebut fasilitasi subsidi ongkir bagi para pelaku UKM di DIY sudah berlangsung sejak 2020 silam.

Tetapi tahun 2026 menurut Fais ada sejumlah perubahan kebijakan akibat adanya efisien anggaran.

"Kami mengharapkan ini masukan dari teman-teman para pemangku kepentingan dari ekspedisi, dari pelaku UKM yang menerima manfaatnya, akademisi, dari lembaga-lembaga inkubasi dan sebagainya untuk bahan pengambilan kebijakan terhadap desain SOP ke depan dalam memanfaatkan gratis ongkir ini," terang Fais, disela-sela agenda.

Dampak efisiensi

Fais menyampaikan, adanya efisiensi anggaran pemerintah akan berdampak pada pemerima subsidi ongkir.

Pihaknya akan menyasar para pelaku UKM di DIY yang benar-benar masih dalam tahap pengembangan.

"Memang sudah ada arahan dari tim penganggaran tidak akan sama atau meningkat dari tahun ini, jadi berkurang. Kami harapannya dengan pagu (anggaran) yang berkurang tentu bisa lebih berdampak, tepat sasaran," tegas Fais.

Fais menuturkan tahun 2025 total anggaran untuk subsidi gratis ongkir bagi pelaku UKM senilai Rp2,4 miliar rupiah.

Dana sebesar itu dipergunakan oleh UKM penerima manfaat subsidi gratis ongkir sebanyak 700 UKM dari sekitar 3000 UKM terdaftar di Sibakul.

"Karena memang rasio manfaat selama ini dari ongkir ini dengan perbandingan itu 1 banding 8,47 kali lipat (tahun ini). Jadi 1 rupiah ongkir yang kami berikan itu bisa berdampak pada kenaikan omset dari pelaku usahanya, binaan kami," ujar Fais.

Pengamat Bisnis UMKM dan Pariwisata Terintegrasi, Ike Janita Dewi, yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini menyampaikan, 90 persen lebih bisnis di DIY disokong oleh UMKM.

Pihaknya menyampaikan pengurangan pagu anggaran subsidi ongkir UKM di DIY otomatis berdampak pada berkurangnya penerima manfaat.

"Kita tidak boleh melihat dari sisi, oh, ternyata nanti bantuannya dalam hal rupiah itu menurun, kemudian itu menjadi satu ancaman. Justru kita harus melihatnya bahwa itu menjadi satu peluang juga," katanya.

Ike justru menganggap di tahun ke tujuh program subsidi ini berlangsung, sudah waktunya pelaku UKM penerima manfaat mandiri.

Situasi ini juga menurutnya menjadi momentum pemerataan penerima subsidi ongkir.

"Artinya yang kemarin sudah disubsidi dan sekarang sudah tumbuh nanti dialihkan ke yang belum Ya yang belum menikmati atau mungkin sekarang basisnya pewilayahan, misalnya kita ingin ke Gunung Kidul, misalnya, ya, sehingga UMKM disana itu bagaimana caranya bisa manfaatkan subsidi gratis ongkir juga," pungkasnya. (hda)