Kisah Guru Honorer di Sleman, Tetap Mengabdi Meski Tak Lagi Terima Honor

Ringkasan Berita:

• Kisah guru yang nasibnya memprihatinkan datang dari Sleman. Hedi Ludiman yang sudah mengabdi 20 tahun sebagai guru honorer di SMK swasta di Sleman tetap mengajar walau kini tak lagi menerima honor dari pihak sekolah karena minimnya murid
• Ia kini hanya menerima insentif dari negara Rp 450 ribu per bulan.
• Di tengah situasi yang berat, keluarga Hedi si guru honorer itu justru menjadi korban mafia tanah. Kini ia berusaha mendapatkan kembali tanah waris keluarganya.

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Guru sebagai patriot pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia, mendapat ucapan terima kasih yang mengalir deras di ruang maya pada peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November. 

Namun gaung ucapan terima kasih itu tak sekencang gaungan kesejahteraan guru, terutama mereka yang hingga kini berstatus Guru Honorer. 

Hedi Ludiman satu di antaranya. Pria yang sudah mengabdi 20 tahun, sebagai guru honorer di SMK swasta di Kabupaten Sleman ini tetap mengajar meskipun pada tahun ajaran ini sudah tak lagi menerima honor. 

"Sekarang saya sudah tidak menerima gaji. Karena muridnya sedikit," kata Hedi, berbincang dengan Tribun Jogja, Selasa (25/11/2025). 

Hedi merupakan guru praktik produktif otomotif. Ia mempunyai keahlian otomotif baik kendaraan ringan maupun kendaraan berat.

Ia mulai mengajar praktik di SMK sejak tahun 2005.

Awal mulanya, karena dirinya ingin berkontribusi kepada sekolah maupun mengajarkan kemampuan bidang yang dimiliki kepada para siswa.

Baginya, murid SMK ketika lulus harus mempunyai kemampuan, bukan hanya teoritis namun juga praktik. 

"Karena otomotif itu yang paling dibutuhkan skill, kemampuannya," kata dia. 

Biasanya, Hedi mendapatkan honor berdasarkan jam pelajaran yang diberikan. Misalnya, dalam satu minggu ia mengajar 24-34 jam pelajaran.

Meskipun satu jam dibayar Rp 10 ribu, ketentuan pembayaran jam pelajaran ternyata untuk satu bulan, sehingga ia hanya mendapatkan honor Rp 240 ribu per bulan. 

Honor tersebut ditambah tunjangan jabatan penjaga alat Rp 50 ribu per bulan. Total per bulan honor yang diterima dari sekolah rata-rata Rp 300 ribu per bulan.

Insentif negara Rp 450 ribu per bulan

Selain itu, Ia mendapatkan Insentif dari negara Rp 450 ribu per bulan. 

Kini, honor dari sekolah sejak pelajaran tahun ini sudah tidak diterima. Penyebabnya, karena jumlah murid yang mendaftar ke sekolah kian sedikit. Ia memakluminya. 

Tiap bulan ia hanya mendapatkan uang insentif negara. Kebutuhan ekonomi keluarga ditopang dari usaha bengkel yang ditekuni sepulang mengajar. 

"Sekarang sudah tidak dapat gaji. Sebenarnya dapat atau tidaknya (dari sekolah) saya tidak tahu. Saya sudah tidak pernah minta. Hidup saya untuk keseharian, selain insentif negara, saya nyambi bengkel di rumah, di rumahnya Pak Lik," ujar Hedi. 

"Saya punya tiga anak. Kadang sebulan cukup, kadang tidak," imbuh dia. 

Jadi Korban Mafia Tanah. 

Di tengah situasi yang berat, keluarga Hedi justru menjadi korban mafia tanah.

Ia dan istrinya, Evi Fatimah terancam kehilangan tempat tinggal karena rumah beserta tanah seluas 1.474 meter persegi di Dusun Paten, RT 4 RW 5, Tridadi, Kabupaten Sleman digelapkan dan sertifikatnya kini berganti kepemilikan orang lain. 

Kasusnya bermula ketika sertifikat tanah milik istrinya, dipinjam oleh seorang Ibu dan anak, yang ingin mengontrak rumah warisan orangtuanya itu, untuk keperluan usaha konveksi di tahun 2011.

Harga sewa menyewa disepakati Rp 25 juta rupiah per lima tahun. Saat itu, karena butuh penghasilan tambahan, Ia menyepakatinya.

Namun sertifikat tanah justru dibawa calon pengontrak. 

Singkat cerita, sertifikat tanah milik Evi ternyata berganti kepemilikan dan diagunkan ke Bank.

Kini tanah tersebut telah dilelang dan berganti lagi kepemilikan ke pihak ketiga. Hedi dan Evi kini masih berjuang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah dan rumahnya. 

Hedi bercerita, tahun 2011-2012 ia sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan namun impian itu dipendam setelah uang tabungan hingga pikirannya terkuras untuk tetap bisa mempertahankan tanah dan rumahnya. 

"Uang tabungan saya habis karena terkena masalah mafia tanah. Habis puluhan juta. Pikiran dan tenaga saya juga terforsir urusan ini," ujar dia.

Tak bisa berkata-kata 

Di momen hari guru Nasional ini, ia mengaku tidak bisa berkata apa-apa. Karena minder, dirinya hanya guru praktik, yang meskipun sudah mengabdi hingga puluhan tahun, namun belum mempunyai gelar akademik. 

Kendati demikian, semangatnya untuk tetap mengabdi mencerdaskan kehidupan anak bangsa masih tinggi. 

"Saya ingin tetap mengabdi agar anak anak SMK trampil sesungguhnya, bukan hanya menjual ijazah. Ijazah itu penting, tetapi tidak semata-mata hanya menjual ijazah," katanya. 

Ketua PGRI Kabupaten Sleman Nur Suharyanto berharap di momen peringatan hari guru Nasional tahun ini, teman-teman guru mau meningkatkan kompetensi baik pedagogik, profesional, kepribadian maupun sosial.  

Ia juga berharap guru yang masih berstatus non-ASN secara bertahap dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Adapun terkait jumlah guru honorer di Sleman yang tidak masuk database PPPK Paruh Waktu dan terancam diberhentikan, Ia mengaku belum mengetahui jumlah pastinya. 

"Tidak ada pastinya, belum ada. Dan ini salah satu yang harus diperjuangkan," kata Suharyanto.

Ia juga berharap agar pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TGP) yang menjadi hal guru dapat diterima tepat waktu dan tepat jumlahnya.(*)