Eko Suwanto Sebut Pemangkasan Anggaran Hambat Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di Daerah

“Saat ini belanja pegawai di RAPBD tahun 2026 diangka 32,94 persen tentu akan naik prosentasenya saat Dana Transfer dipangkas. Perkiraan kenaikan belanja pegawai akan mencapai 36.2 persen. Artinya belanja untuk pembangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan berbagai belanja untuk rakyat akan turun signifikan,”  kata Eko Suwanto, alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini. 

Berkaitan dengan tata kelola anggaran publik, Eko Suwanto mendorong pentingnya  penguatan fiskal bagi kalurahan (desa dan kelurahan).

Penguatan fiskal di tingkat paling bawah menjadi kunci untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah.

“Kita ingin kalurahan menjadi pusat pelayanan publik dan penggerak ekonomi rakyat. Karena itu, perlu diperkuat dengan dukungan fiskal yang memadai, melalui peraturan daerah yang sudah disiapkan pada 2024,” kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan. 

Menurut Eko, dengan dukungan fiskal yang cukup, kalurahan (desa) dan kelurahan dapat lebih mandiri mengelola program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. “Ini langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan dan menekan kesenjangan sosial di DIY,” kata Eko Suwanto. (*)