Kota Yogya Diserbu Gepeng dari Luar Daerah, Faktor Kedermawanaan Warganya Jadi Salah Satu Alasan

TRIBUNJOGJA.COM - Kota Yogyakarta rupanya masih menjadi destinasi favorit bagi para gelandangan dan pengemis (gepeng) dari luar daerah.

Satpol PP Kota Yogyakarta mencatat, sepanjang Januari-September 2025, terdapat 62 gepeng dengan beragam aktivitas yang telah diamankan.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyampaikan, data tersebut termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga manusia silver.

Adapun sebagian besar gepeng yang diamankan berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, sampai beberapa daerah di Sumatera.

"Pascadeklarasi Zero Gepeng (28 September 2025) sampai hari ini, Satpol PP dan Dinas Sosial mencatat peningkatan. Total ada 10 gepeng yang ditertibkan, dibawa ke camp assessment," katanya, Kamis (2/10/25).

Octo pun menyampaikan, terdapat beberapa alasan yang membuat para gepeng dari luar daerah itu melangsungkan aktivitasnya di Kota Yogyakarta.

Salah satunya, karena Kota Yogyakarta merupakan ikon pariwisata, ditambah dengan kondisi warga masyarakatnya yang dikenal ramah.

"Kalau pernah kami temukan, beberapa yang kami lakukan wawancara itu, jawabannya karena Jogja itu istimewa. Banyak wisatawan, warganya ramah-ramah, dan suka memberi, nyah-nyoh istilahnya," ujarnya.

Oleh sebab itu, Kasatpol PP meminta kesadaran dari masyarkat, supaya tidak menyalurkan uang receh atau sedekahnya bagi sembarangan orang.

Sebab, selama publik masih menormalisasi tindakan semacam itu, aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta akan terus bertumbuh.

"Makanya, ini menjadi warning bagi masyarakat untuk tidak memberi kdpada gelandangan, pengemis, atau apapun yang ada di jalan," ungkap Octo.

"Karena itu akan membuat Kota Yogyakarta menjadi banyak (gepeng), karena menarik keberadaan gelandangan, pengemis datang ke sini," tambahnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menuturkan, dalam penertiban gepeng, Pemkot menggunakan pendekatan humanis dan penegakan.

Di mana, dari dua pendekatan tersebut tidak kemudian secara parsial berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

"Ketika kita pendekatannya humanis, tentunya di situ adalah dilakukan dialog, edukasi dan sebagainya, sehingga butuh waktu, butuh cara, dan sebagainya," ucapnya. (aka)