Profil Bupati Sleman dari Tahun ke Tahun, Periode 1945-2025

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Tahukah Anda, Bupati Sleman saat ini, Harda Kiswaya, merupakan bupati ke-14 di Kabupaten Sleman?

Mengutip laman resmi Sistem Informasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sleman sikn.slemankab.go.id, Bupati Sleman pertama adalah Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Pringgodinigrat. Ia menjabat selama dua tahun, yaitu pada 1945-1947.

Selanjutnya, Bupati Sleman kedua adalah KRT Projodiningrat. Ia menjabat selama tiga tahun, yaitu pada 1947-1950.

Bupati Sleman ketiga adalah KRT Dipodiningrat yang menjabat selama lima tahun, yaitu pada 1950-1955.

Berikut data Bupati Sleman dari tahun ke tahun, seperti dirangkum Tribunjogja.com dari laman resmi sikn.slemankab.go.id, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman direktoribudaya.slemankab.go.id, dan Pemerintah Kabupaten Sleman slemankab.go.id.

1. KRT Pringgodinigrat (1945-1947)

Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX melakukan reorganisasi struktur pemerintahan daerah di wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui keputusan Jogjakarta Koorei Angka 2 (dua). 

Dalam Koorei tersebut, dinyatakan bahwa wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi lima kabupaten, yakni Kabupaten Kota Yogyakarta (Yogyakarta Syi), Kabupaten Sleman (Sleman Ken), Kabupaten Bantul (Bantul Ken), Kabupaten Gunung Kidul (Gunung Kidul Ken) dan Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo Ken). 

Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian menunjuk KRT Pringgodiningrat sebagai bupati pertama Sleman setelah dilakukannya reorganisasi tersebut.

Pada era Perang Revolusi Kemerdekaan, para pegawai pemerintahan kabupaten meninggalkan ibukota Sleman untuk ikut keluar kota mengatur strategi. 

Dalam keadaan demikian, perkantoran pemerintahan Kabupaten Sleman menjadi sepi dan terjadi "bumi angkut" oleh gerombolan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya, gedung-gedung pemerintah tidak layak lagi menjadi tempat pelayanan masyarakat. 

Dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, pada 1947, Bupati Sleman KRT Pringgodiningrat memindahkan pusat pelayanan kabupaten dari Sleman (lokasi sekarang menjadi Puskesmas Sleman) ke Kompleks Pesanggrahan Ambarukmo. 

Dalam hal ini, Kompleks Ambarukmo merupakan pusat kegiatan pelayanan pemerintahan, bukan ibukota kabupaten. 

Pada tahun yang sama, Bupati KRT Pringgodiningrat digantikan oleh KRT Projodiningrat. 

KRT Pringgodiningrat meninggal dunia pada 21 Mei 1949 dan dimakamkan di Pemakaman Mangunjayan. Lokasinya berada di Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

2. KRT Projodiningrat (1947-1950)

KRT Projodiningrat merupakan Bupati Sleman ke-2 yang menjabat selama tiga tahun, sejak 1947 sampai 1950.

Pada masa periode KRT Projodiningrat, tepatnya 1948, wilayah Kasultanan Yogyakarta mulai melaksanakan pemerintahan formal sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1948.

Menurut Undang-Undang tersebut, wilayah Kabupaten Sleman secara resmi disebut sebagai “Kabupaten Sleman”.

Pada 1950, Bupati KRT Projodiningrat digantikan oleh KRT Dipodiningrat.

Sebagai informasi, setelah meninggal dunia, KRT Projodiningrat dimakamkan di Makam Kuncen, Kalurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

3. KRT Dipodiningrat (1950-1955)

KRT Dipodiningrat menjadi Bupati Sleman ke-3 dan menjabat selama lima tahun, yaitu sejak 1950 hingga 1955.

Ia kemudian digantikan oleh KRT Prawirodiningrat pada 1955.

Setelah meninggal dunia, KRT Dipodiningrat dimakamkan di Makam Hasto Renggo, Jalan Masjid Besar Nomor 905, Kalurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta.

4. KRT Prawirodiningrat (1955-1957)

KRT Prawirodiningrat merupakan Bupati Sleman ke-4 yang memerintah selama dua tahun yaitu pada 1955 sampai 1957.

Sebagai informasi, pada masa itu, Pemerintah Pusat mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang “Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi Daerah”.

Maka, penyebutan Kabupaten Sleman berubah menjadi daerah Swatantra. 

Sebagai implementasinya, Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan bahwa selain memiliki seorang Bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri, sebuah kabupaten juga harus memiliki kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD).

Dengan kata lain, dalam periode pemerintahan ini, sebuah kabupaten memiliki 2 (dua) Bupati.

Bupati Sleman yang terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra (menggantikan KRT Prawirodiningrat) adalah Buchori S. Pranotodiningrat. 

5. Buchori S. Pranotohadi (1957-1959)

Buchori S. Pranotohadi adalah Bupati Sleman ke-5 yang menjabat selama dua tahun sejak 1957 sampai 1959.

Pada periode 1959-1960, terbit Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 5 Tahun 1960, untuk memberlakukan kembali UUD 1945.

Menurut Tappres tersebut, pemerintahan Kabupaten Sleman kembali dikepalai seorang Bupati/Kepala Daerah, yang kemudian dijabat oleh KRT Murdodiningrat (menggantikan Buchori S. Pranotohadi).

Setelah Buchori meninggal, ia dimakamkan di Makam Rejodani, di Tambak Rejo, Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

6. KRT Murdodiningrat (1959-1974)

KRT Murdodiningrat merupakan Bupati Sleman ke-6, sekaligus menjadi Bupati Sleman dengan periode jabatan terlama, yaitu 15 tahun, sejak 1959 sampai 1974.

Pada 1964, KRT Murdodiningrat memindahkan pusat pemerintahan ke Dusun Beran, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman. 

Lokasinya menempati bangunan Kantor Bappeda Sleman (sekarang). 

Pada masa ini, Kabupaten Sleman mulai memiliki lambang daerah.

Kemudian pada 1965, muncul UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Hak Otonomi Daerah.

Hal tersebut ditindaklanjuti DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Sleman dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan) Nomor 19/1966 yang mengubah sebutan “Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman” menjadi “Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman”.

DPRD Gotong Royong Tingkat II Sleman juga diubah menjadi “DPRD Gotong Royong Kabupaten Sleman”.

Pada masa tersebut Ketua DPRD Gotong Royong dijabat Soekirman Tirtoatmodjo.

Seiring berakhirnya masa keanggotaan DPRD Gotong Royong pada tahun 1971, jabatan Ketua DPRD digantikan oleh Soelanto. 

Pada tahun 1974 KRT Murdodiningrat digantikan oleh KRT Tedjo Hadiningrat.

Setelah meninggal dunia, KRT Murdodiningrat dimakamkan di Makam Kuncen, Wirobrajan.

7. KRT Tedjo Hadiningrat (1974)

KRT Tedjo Hadiningrat menjadi Bupati Sleman ke-7 menggantikan KRT Murdodiningrat. 

Ia hanya menjabat selama 3 bulan saja pada 1974.

Jabatan Bupati Sleman kemudian digantikan oleh Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat.

Setelah meninggal dunia, KRT Tedjo Hadiningrat dimakamkan di Makam Kuncen, Wirobrajan.

8. Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat (1974-1985)

Bupati Sleman ke-8 adalah Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat. Ia menjabat selama 10 tahun atau dua periode, yaitu sejak 1974 sampai 1985.

Pada masa pemerintahannya, terdapat dua kali penggantian Ketua DPRD Kabupaten Sleman. 

Pada tahun 1977, posisi Soelanto sebagai Ketua DPRD digantikan oleh R. Soelarjo hingga tahun 1982.

Kemudian, pada 1982, Soelarjo digantikan oleh Samingan H.S.

Pada tahun 1985, Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat digantikan Drs. Samirin.

Setelah KRT. H. Prodjosutoyo meninggal dunia, ia dimakamkan di Makam Kuncen, Wirobrajan.

9. Drs. Samirin (1985-1990)

Bupati Sleman ke-9 adalah Drs. Samirin. Ia menjabat selama satu periode atau lima tahun, yaitu sejak 1985 sampai 1990.

Pada masa jabatannya, Drs. Samirin mengalami sekali pergantian Ketua DPRD Sleman, yakni pada tahun 1987.

Ketua DPRD Sleman Samingan H. S. digantikan oleh Letkol. Sudiyono, yang kemudian menjabat selama dua periode mulai 1987 sampai 1997.

10. Arifin Ilyas (1990-2000)

Bupati Sleman ke-10 adalah Arifin Ilyas.

Ia memerintah selama dua periode atau 10 tahun, yaitu sejak 1990 sampai 2000.

Pada 2000, Arifin Ilyas kemudian digantikan oleh Ibnu Subiyanto.

11. Drs. Ibnu Subiyanto (2000-2009)

Drs. Ibnu Subiyanto merupakan Bupati Sleman ke-11. Ia menjabat selama 9 tahun, yaitu periode 2000-2005 dan 2006-2009.

Pada masa pemerintahan periode 2000-2005, Ibnu didampingi Wakil Bupati Sleman, Zaelani.

Kemudian, pada periode 2006-2009, Ibnu didampingi Wakil Bupati Sleman, Sri Purnomo.

Ibnu Subiyanto adalah alumnus Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bupati Sleman dari Partai PDI Perjuangan tersebut lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 3 Maret 1950. 

Kasus Korupsi Ibnu Subiyanto

Pada 2009, Ibnu Subiyanto diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri karena didakwa terlibat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 12 miliar.

Saat menjabat sebagai Bupati Sleman, Ibnu melakukan tindak korupsi dengan menyetujui pengadaan buku ajar SD hingga SMA dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang kepada PT. Balai Pustaka.

Karena kasus tersebut, Sri Purnomo yang semula menjabat Wakil Bupati, kemudian naik jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sleman pada 2009.

12. Sri Purnomo (2009 - 2021)

Sri Purnomo adalah Bupati Sleman ke-12 yang menjabat selama kurang lebih 11 tahun, yaitu periode 2009-2010 (sebagai Plt. Bupati Sleman), kemudian periode 2010-2015, dan periode 2016-2021.

Saat menjabat Plt. Bupati Sleman, posisi Wakil Bupati Sleman kosong.

Kemudian, pada periode 2010-2015, Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu.

Selama periode 10 Agustus 2015 sampai 17 Februari 2016 atau kurang lebih 160 hari, Gatot Saptadi menjabat sebagai Plt. Bupati Sleman.

Selanjutnya, pada periode 2016-2021, Sri Purnomo kembali terpilih sebagai Bupati Sleman, didampingi Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun.

Sebagai informasi, Sri Purnomo lahir di Klaten, Jawa Tengah, 22 Februari 1961.

Ia merupakan Bupati Sleman dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia menyelesaikan pendidikan tinggi Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Indonesia (UII).

Pada 17 Februari 2021, saat Sri Purnomo selesai menjabat, Harda Kiswaya mengemban jabatan sebagai Plt. Bupati Sleman sampai 26 Februari 2021. Ia menjabat Bupati Sleman selama 9 hari, sebelum akhirnya digantikan Kustini Sri Purnomo, istri dari Sri Purnomo.

Kasus Korupsi Sri Purnomo

Pada 30 September 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menetapkan SP (Sri Purnomo), mantan Bupati Sleman sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020.

Kronologi kasus korupsi bermula saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020.

Kala itu, Kementerian Keuangan memberikan dana hibah kepada Kabupaten Sleman sebesar Rp 68.518.100.000.

Dana itu seharusnya digunakan untuk membantu desa wisata maupun desa rintisan wisata yang telah ditetapkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/TNK/07/2020.

Setelah mendapatkan dana hibah, Sri Purnomo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 49/2020 pada 27 November 2020 yang berisi pedoman pemberian hibah pariwisata. Perbup ini menjadi masalah.

Sebab, alokasi dana hibah bukan fokus untuk desa wisata dan desa rintisan wisata, tetapi menyasar sebagian kelompok masyarakat sektor pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibat alokasi dana hibah yang tidak tepat sasaran tersebut, negara merugi Rp 10.952.457.030 alias lebih dari Rp 10,9 miliar.

KLIK DI SINI untuk membaca kasus korupsi Sri Purnomo.

Baca juga: Kuasa Hukum Sri Purnomo Buka Suara Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Singgung Tim Teknis

Baca juga: Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Tersangka, JCW Desak Kejari Sleman Usut Aktor Lain

13. Kustini Sri Purnomo (2021-2025)

Kustini Sri Purnomo, istri dari Sri Purnomo, merupakan Bupati Sleman ke-13, sekaligus perempuan pertama yang menjabat Bupati Sleman.

Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 12 Oktober 1960.

Kustini menjabat satu periode sejak 26 Februari 2021 sampai 20 Februari 2025 atau kurang lebih hampir 4 tahun.

Saat menjabat sebagai Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo didampingi oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa.

Sama seperti sang suami, Kustini juga berasal dari PAN.

Kustini merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta. Ia mengambil jurusan Perbandingan Agama di Fakultas Ushuluddin.

Dalam masa pemilu, ketika jabatan Bupati Sleman kosong, tepatnya pada 24 September 2024 sampai 24 November 2024, Kusno Wibowo menjabat sebagai Plt. Bupati Sleman.

14. Harda Kiswaya (2025-sekarang)

Harda Kiswaya adalah Bupati Sleman ke-14 yang saat ini masih menjabat.

Sebagai informasi, Harda Kiswaya lahir di Sleman pada 26 Januari 1964.

Selain merupakan politikus Partai Gerindra, Harda Kiswaya adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Harda sempat menjabat sebagai Plt. Bupati Sleman pada Februari 2021.

Ia kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Sleman pada Pilkada 2024. Harda maju bersama Danang Maharsa dari PDI Perjuangan.

Pada 2019, Harda Kiswaya menerima Satyalancana Karya Satya XX, tanda kehormatan dari Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengabdi selama 20 tahun tanpa catatan pelanggaran berat.

Demikian daftar dan profil Bupati Sleman dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, sejak 1945 sampai 2025 yang dirangkum Tribunjogja.com dari berbagai sumber.

(Tribunjogja.com/ANR)