Reshuffle Menkeu, Ekonom UMBY Ingatkan Pentingnya Kebijakan Fiskal yang Hati-hati

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025).

Perombakan kabinet yang juga mencakup penggantian beberapa menteri lain itu memicu reaksi pasar dan diskusi publik mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Penggantian Sri Mulyani terjadi di tengah gelombang protes nasional yang menyorot sejumlah kebijakan fiskal dan fasilitas pejabat, termasuk unjuk rasa yang sempat berujung bentrokan.

Keputusan reshuffle ini—kata pengamat dan pelaku pasar—menimbulkan kekhawatiran investor tentang kemungkinan pelonggaran disiplin fiskal yang selama ini dikaitkan dengan sosok mantan menteri keuangan tersebut.

Purbaya, yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dipandang sebagai ekonom-birokrat dengan rekam jejak di dunia keuangan negara; namun penggantian terhadap figur global seperti Sri Mulyani dinilai akan berdampak pada sentimen pasar jangka pendek.

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta, menilai reshuffle merupakan hal biasa, namun menyebut kondisi kali ini 'agak aneh.'

"Baik, yang pertama yang namanya reshuffle itu hal biasa ya. Nah kalau ini kan memang agak aneh karena ini dipicu oleh demo belakangan ini, yang dipicu ketidakpuasan terhadap DPR, yang juga berujung penjarahan ke kediaman beliau (Sri Mulyani)," ujar Widarta.

"Jadi satu-satunya kediaman menteri (yang rumahnya dijarah), lainnya kan DPR, kalangan artis," tambahnya.

Selanjutnya, Widarta menyebut masih belum jelas apakah Sri Mulyani benar-benar mundur atau dicopot. 

“Kalau dari sisi mundur mungkin karena faktor tadi, kalau dicopot juga mungkin bisa karena faktor dari terlalu lama, beliau menjabat kalau tidak 3 kali periode ya, 14 tahun,” tuturnya.

Ia juga menyoroti bahwa sepanjang periode itu terdapat sejumlah kebijakan fiskal yang dianggap kontroversial, khususnya soal dominasi pajak dalam penerimaan negara.

Menurut Widarta, ketergantungan APBN terhadap pajak yang mencapai 70–80 persen berimplikasi langsung pada beban yang ditanggung masyarakat.

"Termasuk UMKM yang disuruh naik kelas, belum naik kelas sudah dipajekin," ujarnya.

Kondisi ini, kata dia, menjadi salah satu penyebab keresahan publik. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa figur Sri Mulyani adalah tokoh global dan salah satu perempuan Indonesia yang berpengaruh di dunia. 

“Efek pasarnya saya kira cukup signifikan, tapi sekarang memang IHSG turun sekian persen. Tapi kalau dari sisi dolar saya kira tetap tidak terlalu berpengaruh. Dan ini saya kira hanya shock aja kok, shock aja ini dalam arti jangka pendek begitu,” ujarnya.

Widarta menilai prospek jangka panjang akan sangat bergantung pada kebijakan Menteri Keuangan baru.

Ia mengapresiasi latar belakang Purbaya yang multidisipliner serta pengalaman birokratis yang panjang. 

“Jadi harapan saya, harapan kita semua, nanti ekonomi ini akan segera pulih kembali,” katanya. 

Ia menambahkan bahwa unjuk rasa belakangan ini merupakan puncak dari berbagai kekecewaan masyarakat yang diharapkan bisa mereda dengan hadirnya menteri baru.

Meski mengkritisi kebijakan fiskal, Widarta juga memberi catatan positif. 

“Kalau kita ngomong kebijakan pemerintah, sebenarnya menurut saya bagus. Ada kebijakan Koperasi Merah Putih itu luar biasa, MBG luar biasa. Kemudian juga kebijakan-kebijakan misalnya apalagi yang baru. Tapi semuanya itu saya melihat kok dari sisi pemerintahnya yang tidak siap. Kalau beli kita kan kemerungsung gitu loh, grusa grusu gitu loh,” ujarnya. 

Ia mencontohkan, Koperasi Merah Putih yang dinilai baik justru berbenturan dengan kelembagaan di desa.

Menurut Widarta, dua hal utama yang harus segera diperhatikan Menteri Keuangan baru adalah memberi kenyamanan dan kepercayaan pasar serta menstabilkan kondisi ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Ia menekankan agar pajak tidak dinaikkan secara berlebihan karena akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi. 

“Saya kira yang pertama adalah bagaimana pasar percaya dan bagaimana masyarakat juga percaya, sehingga nanti stabilitas ekonomi akan lebih terjaga dan pertumbuhan nanti tetap di atas 5 persen target dari pemerintah,” ujarnya.

Terkait pernyataan Purbaya yang menyebut target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen, Widarta menilai target itu terlalu berat.

“Menurut saya kalau saat ini memang agak berat ya, karena dulu kan awal Pak Prabowo juga (targetnya) 8,2 persen kan, juga nggak pernah tercapai, malah terjadi penurunan kemarin,” katanya. 

Sekadar informasi, Menteri Keuangan yang baru dilantik Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 8 persen dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan. 

Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Ya kalau Anda berdoa, bisalah. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu yang mesti dikejar,” kata Purbaya setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

“Delapan persen itu kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik masih bisa karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun ini agak sulit melihat situasi sekarang. Namun, ia optimistis dua atau tiga tahun ke depan ada peluang.

“Kami balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, kami sesuaikan,” ujar Purbaya. (*)