14 Ribu KK di Gunungkidul Belum Punya Rumah, Ini Kata Pemkab 

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul mencatat jumlah backlog atau jumlah keluarga yang belum memiliki rumah di wilayahnya mencapai 14 ribu kepala keluarga (KK). 

Kepala Bidang Perumahan Nurgiyanto DPUPRKP Gunungkidul mengatakan backlog terjadi akibat pertumbuhan kebutuhan rumah yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam penyediaan. 

"Saat ini ada 14 ribu KK yang belum punya rumah. Jadi, masih banyak satu rumah yang dihuni dua hingga tiga kepala keluarga," tuturnya saat dikonfirmasi pada Jumat (5/9/2025).

Dia mengatakan upaya penanganan untuk mengendalikan backlog terbentur dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, penanganan backlog tidak ada dalam APBD.

"Memang tidak ada anggaran untuk penanganan backlog dari APBD, jadi penanganan sampai saat ini belum ada sama sekali. Karena, anggarannya memang tidak ada," ucapnya.

Dia menjelaskan diperkirakan untuk penanganan masalah backlog setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Dengan rincian, dan  pembangunan diperkirakan sekitar Rp50 juta/ rumah.

"Memang ini dana yang sangat besar sekali," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan  DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto menambahkan untuk mengatasi masalah backlog, pihaknya  hanya bisa mengoptimalkan program yang bersumber dari pemerintah pusat maupun kerja sama dengan pihak ketiga. 

"Sejauh ini, bantuan rumah layak huni yang masuk ke Gunungkidul berasal dari program nasional, sedangkan anggaran daerah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar," terang dia.

Ia juga mendorong berbagai alternatif penyelesaian. Salah satunya dengan mengusulkan tambahan bantuan rumah melalui kementerian terkait serta membuka peluang kerja sama dengan pengembang perumahan berbasis masyarakat.

"Penyelesaian backlog perumahan membutuhkan dukungan lintas sektor. Selain intervensi pemerintah pusat, peran aktif masyarakat dalam mengakses program perumahan bersubsidi juga diharapkan dapat mengurangi jumlah keluarga yang belum memiliki rumah layak huni," terangnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait Pembangunan Tiga Juta Rumah oleh pemerintah pusat, Rakhmadian mengatakan sifatnya baru tahap pendataan.

"Jadi, sampai saat ini untuk kepastian belum mendapatkan informasinya," urainya (ndg)