18 Poin Tuntutan Aksi Damai di Bundaran UGM Hari Ini 1 September 2025

TRIBUNJOGJA.COM - Ratusan mahasiswa yang kuliah dari berbagai kampus di DI Yogyakarta kembali mengadakan aksi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (1/9/2025).

Mereka sepakat untuk menyampaikan orasi dalam bentuk kritik yang sopan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Koordinator Aliansi Jogja Memanggil, Boengkoes (19), menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respon atas sejumlah peristiwa, termasuk insiden di Jakarta pada 25 Agustus 2025 yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, setelah dilindas mobil taktis Brimob.

Baca juga: UMY Tegaskan Komitmen Demokrasi, Tolak Kekerasan dalam Aksi Massa

"Selain itu, kawan kita Rheza juga tewas di Jogja, tepat di depan Polda DIY. Karena itu aksi ini kami gelar untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat," ujarnya kepada wartawan.

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai menyengsarakan rakyat.

Mulai dari pembentukan Kabinet Merah Putih yang dinilai sarat dengan figur bermasalah, penerapan PPN 12 persen, hingga kebijakan terkait Undang-Undang TNI dan pemangkasan anggaran negara.

Mereka juga menolak kesepakatan ekspor-impor antara Indonesia dan Amerika Serikat serta mengecam kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI yang dinilai memicu kemarahan publik.

18 Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil

Selama unjuk rasa sejak pukul 10:00-14:00 WIB, massa memiliki 18 tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sesegera mungkin. Berikut tuntutannya:

1. Gagalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak pada rakyat.
2. Usut tuntas brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat.
3. Bebaskan semua demonstran, pejuang lingkungan, HAM, dan demokrasi.
4. Pecat dan adili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
5. Reformasi Polri.
6. Tarik militer kembali ke barak, hapus komando teritorial, dan cabut UU TNI.
7. Batalkan kenaikan pajak bumi bangunan, terapkan pajak tinggi bagi orang kaya.
8. Hapus program makan bergizi gratis yang dianggap koruptif dan pencitraan.
9. Hapus segala tunjangan tambahan bagi DPR, pejabat, serta perwira TNI-Polri.
10. Samakan gaji pokok pejabat dan anggota DPR dengan rata-rata upah buruh nasional.
11. Naikkan upah buruh, turunkan harga kebutuhan pokok.
12. Gratiskan layanan kesehatan bagi semua rakyat.
13. Hentikan seluruh proyek strategis nasional yang merugikan rakyat.
14. Lawan mafia tanah.
15. Sahkan RUU perampasan aset untuk menghukum koruptor beserta keluarganya.
16. Wujudkan penulisan sejarah nasional Indonesia yang adil.
17. Tolak upaya menaikkan status kepahlawanan Soeharto.
18. Tangkap, adili, dan penjarakan pejabat maupun aparat pelanggar HAM.

Dengan berbagai tuntutan tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan dorongan nyata agar pemerintah menegakkan demokrasi, melindungi rakyat, serta menjalankan kebijakan yang adil dan transparan.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari / Neti Istimewa Rukmana )