UNISA Yogyakarta Terjunkan 70 Mahasiswa untuk Tim Kesehatan di Lokasi Unjuk Rasa

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden Mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Lukmannul Hakim, menegaskan keterlibatan mahasiswa UNISA dalam aksi unjuk rasa pada Senin (1/9/2025) di Yogyakarta.

Sekitar 70 mahasiswa disebut akan turun ke lapangan, untuk mengantisipasi potensi keadaan darurat di lokasi aksi.

“Tim kesehatan sudah kami siapkan dari organisasi mahasiswa. Kami punya peralatan medis, dan tentu kegiatan ini juga dikawal oleh tim kesehatan. Hari ini mahasiswa kami akan ikut turun ke lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim medis mahasiswa akan bertugas membantu jika aksi berlangsung ricuh.

Perlengkapan P3K dan ambulans bekerja sama dengan RS PKU dan jaringan Muhammadiyah juga disiapkan.

“Kami sudah menyiapkan alat kesehatan dan P3K untuk dibawa ke lapangan, guna mengantisipasi jika terjadi situasi darurat. Ambulans juga telah kami siapkan, bekerja sama dengan RS PKU dan jaringan ambulans RS PKU Muhammadiyah,” kata Lukmannul.

Lukmannul menekankan, mahasiswa UNISA akan menjaga marwah persyarikatan dengan mengedepankan hati nurani serta nilai demokrasi dalam aksi.

“Sejauh ini kami tergabung dalam aliansi Gejayan Memanggil bersama teman-teman yang lain. Tentunya, kami menjaga marwah persyarikatan, mengedepankan hati nurani, serta tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi. Kami juga turut berbela sungkawa atas meninggalnya kawan kami dari Amikom. Kejadian ini menjadi semangat bagi kami, khususnya mahasiswa di Yogyakarta, untuk terus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia,” ucapnya.

Baca juga: UNISA Yogyakarta Nyatakan Pernyataan Sikap, Kritik Kebijakan yang Timbulkan Keresahan Publik

Menyikapi situasi nasional saat ini, lanjut Lukmannul, mereka mengajukan delapan tuntutan konkret.

Ia menegaskan bahwa krisis-krisis belakangan ini memperlihatkan arah demokrasi Indonesia yang kian suram.

Menurut Lukmannul, pemerintah dan pejabat negara kerap mengabaikan kepentingan rakyat.

Ia menilai penindasan resmi, komunikasi publik yang memicu kepanikan, serta kebijakan yang merugikan masyarakat kecil adalah cerminan nyata dari kemunduran demokrasi.

“Krisis-krisis terkini telah menunjukkan betapa pemerintah dan pejabat negara seringkali mengabaikan kepentingan rakyat. Penindasan resmi, komunikasi publik yang memicu kepanikan, dan kebijakan yang merugikan rakyat kecil memberikan gambaran suram tentang demokrasi kita saat ini. Aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru berubah menjadi mesin represif bahkan merenggut nyawa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, di tengah demonstrasi. Ketidakadilan dibiarkan. Rakyat ditindas. Demokrasi dibungkam. Sementara itu, para pejabat dan perwakilan rakyat sibuk mengejar kepentingan mereka sendiri,” papar Lukmannul.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak bisa tinggal diam.

Suara mahasiswa, menurutnya, bukan hanya kritik, melainkan tanda bahaya bahwa sistem bernegara sedang retak.

Atas dasar itu, UNISA Bergerak mengajukan delapan tuntutan sebagai bentuk komitmen untuk mengembalikan bangsa kepada semangat reformasi.

Delapan tuntutan tersebut mencakup:

1. Reformasi Kepolisian. Mengakhiri represi aparat dengan menuntut transparansi penuh kasus kekerasan, pengawasan independen, serta perbaikan pola pelatihan agar lebih mengutamakan pendekatan humanis dan dialogis.
2. Evaluasi Komunikasi Publik Aparat. Menyusun standar komunikasi publik bagi seluruh penyelenggara negara untuk mencegah kepanikan dan memastikan mandat tetap berpihak pada rakyat.
3. Evaluasi Tunjangan DPR. Menghentikan pemborosan anggaran, termasuk tunjangan perumahan DPR yang dinilai tidak adil di tengah kesulitan rakyat.
4. Kesejahteraan Guru dan Dosen. Menjamin pengakuan dan kesejahteraan yang layak bagi pahlawan pendidikan.
5. Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Memastikan program tidak sekadar menjadi proyek politik, melainkan benar-benar berpihak pada siswa dan transparan dalam pendistribusian.
6. Kebebasan Pers. Menghentikan kriminalisasi jurnalis, karena demokrasi hanya bisa tumbuh jika kebebasan pers dilindungi.
7. Jaminan Keamanan Medis di Medan Aksi. Menyediakan perlindungan penuh bagi tenaga medis dan relawan kesehatan yang membantu korban saat demonstrasi.
8. Menjunjung Inklusivitas. Menolak pengalihan isu berbasis SARA yang dapat memecah belah persatuan.

Lukmannul menegaskan bahwa delapan poin tersebut bukan sekadar daftar tuntutan, melainkan janji perjuangan mahasiswa. (*)