TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dana Keistimewaan (Danais) DIY disebut-sebut akan kembali mengalami pemangkasan pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Meski belum ada keputusan resmi, berhembus kabar besaran anggaran yang dipangkas bakal menyentuh 50 persen, atau sekitar Rp500 miliar.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, menandaskan, bahwa deretan program strategis pemerintah pusat masih berpotensi menggerakkan perekonomian DIY.

Menurutnya, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi penyemangat tersendiri, di tengah potensi pemangkasan Danais.

"Alokasi anggaran pada program strategis, khususnya yang langsung menyasar pada hajat hidup masyarakat bawah seperti MBG, sangatlah tepat," tandasnya, Kamis (21/8/2025).

Program MBG yang digulirkan pemerintah pusat disebutnya berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat DIY, termasuk Kota Yogyakarta.

Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini sudah dan sedang dibangun untuk menyiapkan makanan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu hamil. 

"Sehingga, potensi ekonomi yang akan digerakkan juga sangat besar. Mulai suplier bahan baku makanan, tenaga kerja di setiap SPPG yang mencapai puluhan orang, hingga munculnya pasar hasil pertanian perkotaan untuk mendukung kesuksesan program MBG," cetusnya.

Baca juga: UPDATE Kasus Laka Maut Honda Jazz di Simpang Bugisan Yogyakarta, Ini Keterangan Polisi

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta itu berharap, cash money yang berputar di sektor riil ini terserap dengan baik dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurutnya, legislatif akan melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi fraud dan praktek pengambilan rente yang bisa menurunkan kualitas bahan makanan dan berujung pada kejadian keracunan penerima manfaat MBG.  

"Jadi sangat pantas kalau kita memberikan apresiasi, dan wajib mengawal program Presiden Prabowo, yang telah membawa anggaran begitu besar ke Yogyakarta. Jangan sampai ada praktik korupsi," tegasnya.

"Dampaknya luar biasa, semoga bisa menjadi penyemangat di tengah pemangkasan Danis. Mari kita fokuskan anggaran pemerintah pusat untuk kegiatan yang riil menyejahterakan masyarakat," urai Krisnadi.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menandaskan, bahwa alokasi Danais untuk 2026 memang sudah diprediksi turun.

Namun, meski kabar yang berhembus penurunanya akan sangat signifikan, pihaknya memilih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

"Mungkin minggu depan dengan DIY dulu, karena yang punya kewenangan di Paniradya, dan belum diputuskan di DPR, itu baru rancangan dari Kementerian Keuangan, belum diputuskan oleh DPR," ungkapnya. (*)