Sejak ada demo itu, Pemkab Klaten lewat DLH sudah membuat kajian terkait rencana pengelolaan sampah. 

Dari DPRD Klaten pun juga telah melakukan kegiatan sidak ke lokasi tersebut. 

"Tentu Pemda belum menentukan akan pakai yang mana. Sebenarnya harapan kami dengan pertemuan itu bisa menggerucutkan konsep apa yang dibutuhkan TPA Troketon, agar tahun depan selesai (permasalahan)," ucap Hamenang, Kamis (14/8/2025).

Seusai pertemuan itu, pihaknya berencana akan kembali bertemu dengan stakeholder atau tokoh masyarakat sekitar TPA Troketon. 

Ia mengaku ingin berdiskusi sambil mendengarkan usulan, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan soal teknologi apa yang akan dipakai untuk menanggani persoalan sampah TPA Troketon. 

"Tentu nanti prosesnya tetap lelang," katanya.

Adapun saat ini, Hamenang menuturkan pengelolaan sampah di TPA Troketon masih terus berjalan dengan sistem controlled landfill. 

Pihaknya berharap akhir tahun ini bisa mulai melakukan pengelolaan air lindi yang ada di TPA Troketon. 

Mengingat, air lindi itu yang menjadi salah satu keluhan warga karena sering luber ke permukiman dan persawahan ketika musim hujan. Termasuk adanya bau tidak sedap yang menyebar di udara. 

"Kami sudah menganggarkan Rp6 miliar di APBD Perubahan untuk pengelolaan air lindi. Masalah itu cukup atau tidak, kami belum tahu karena yang penting dianggarkan dulu. Tapi kami masih berproses (menentukan teknologi pengelolaan lindi yang tepat)," tandasnya. (drm)

Baca juga: DPRD dan Pemkab Klaten Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp5 Miliar