TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Torehan Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Yogyakarta tercatat mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan.

Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta, Fitri Paulina Andriani, mengungkapkan, skor MCP menunjukkan progres dalam kurun dua tahun terakhir.

"Untuk MCP kita di tahun 2024 kemarin meningkat dengan nilai 95,01 dari 90,58 di tahun 2023," ujarnya, selepas menghadiri Peluncuran Indikator MCP 2025 secara daring, di Balai Kota Yogya, Rabu (5/3/2025).

Ia pun menjelaskan, terdapat delapan area perubahan yang diintervensi, serta menjadi pencermatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam MCP.

Mencakup Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pajak Daerah. 

"Kalau di DIY, MCP kita peringkat tiga. Kemudian, kalau secara nasional di peringkat 58 dari 500an daerah tingkat kota atau kabupaten," cetus Andriani.

Sementara, Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam sambutannya menyampaikan, pencegahan korupsi paling efektif dimulai dari integritas dimensi individu secara perseorangan.

Baca juga: Safari Tarawih, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Serahkan Bantuan Rehab Masjid Margo Mulyo Nagan

Menurutnya, MCP bukan sekadar soal skor, tapi bagaimana dari perencanaan sampai penyelesaian ada kontrol, pengamatan, pengendalian dan pencegahan korupsi.

"Khususnya, terhadap 8 fokus area dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dengan MCP ini juga mendorong terlaksananya efisiensi anggaran," jelasnya.

Pihaknya pun mengapresiasi seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD, yang setiap tahunnya berkomitmen untuk meningkatkan capaian MCP. 

Ia menyebut, pada tahun 2024, rata-rata MCP nasional berada di angka 76, atau meningkat dari torehan tahun sebelumnya, yang tertahan di 75.

"Kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan MCP secara nasional, karena pengarunya besar bagi investasi, pembangunan, perekonomian, perdagangan dan banyak hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)