TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sekaligus Wakil Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA), Prof. Muchlas MT, menyatakan dukungannya terhadap pemisahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, langkah ini merupakan langkah progresif yang diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan fokus pemerintah terhadap sektor pendidikan.

"Dengan dipecahnya kementerian menjadi tiga, kita bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan pada setiap level. Ini adalah langkah yang tepat untuk memberikan perhatian yang lebih mendalam pada pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan fondasi penting bagi generasi mendatang," ujar Prof. Muchlas, Senin (21/10/2024).

Prof. Muchlas menyoroti sosok Abdul Mutti yang diangkat sebagai Menteri Dikdasmen, mengingat latar belakangnya yang kuat dalam pengelolaan pendidikan.

"Abdul Mutti bukan hanya memiliki pengalaman dalam mengelola institusi pendidikan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas tentang tantangan yang dihadapi sektor pendidikan dasar dan menengah. Pengalamannya di Muhammadiyah, yang memiliki jaringan sekolah yang sangat banyak, tentu akan menjadi modal penting untuk mendorong inovasi dan perbaikan dalam sistem pendidikan kita," ungkapnya.

Lebih jauh, Prof. Muchlas menjelaskan pentingnya keseimbangan antara latar belakang politik dan profesional dalam pengisian kabinet.

Baca juga: Ini Cara Agar Indonesia Swasembada Energi Menurut Pengamat Ekonomi Energi UGM 

"Menteri dan wakil menteri yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, baik politik maupun profesional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kabinet dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Meski ada proporsi yang lebih sedikit dari partai politik, namun komposisi kabinet terlihat cukup seimbang," ujarnya.

Selain itu, Prof. Muchlas juga menyampaikan keyakinan bahwa dengan adanya perwakilan dari Muhammadiyah dalam kabinet, pendidikan di Indonesia dapat ditangani dengan lebih baik.

"Kami percaya orang-orang dari Muhammadiyah yang berada di kabinet adalah individu yang amanah dan berkomitmen untuk membawa perubahan positif. Dengan adanya pengalaman dan integritas mereka, saya yakin kabinet ini dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya," jelasnya.

Ia pun menggarisbawahi bahwa reformasi dalam pengelolaan pendidikan sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

"Kita perlu inovasi dalam cara kita mengelola pendidikan, serta pendekatan yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan daerah. Dengan pemisahan kementerian ini, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih spesifik dan terarah," jelasnya.

Lebih lanjut ia menekankan pentingnya penambahan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyusul pemisahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Dengan berkembangnya kementerian ini, sudah seharusnya alokasi dana untuk pendidikan juga ditambah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kementerian dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi target-target pendidikan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemisahan kementerian berpotensi menambah beban alokasi dana, dan jika tidak diimbangi dengan penambahan anggaran, hal ini bisa berdampak pada kualitas pendidikan. (HAN)