TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mengajukan usulan ditetapkannya Status Tanggap Darurat Kekeringan.

Usulan tersebut diajukan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Taufik Prihadi menjelaskan usulan tersebut diajukan mengingat dampak kekeringan yang semakin meluas di musim kemarau ini.

"Meluasnya dampak kekeringan terlihat dari meningkatnya permintaan distribusi (dropping) air bersih dari masyarakat," jelas Taufik pada Jumat (30/08/2024).

Peningkatan tersebut dirasakan terutama dalam dua pekan terakhir.

Adapun wilayah yang terdampak meliputi 6 kapanewon atau kecamatan yaitu Kokap, Samigaluh, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Pengasih.

Menurut Taufik, pihaknya telah menyalurkan sebanyak 38 tangki air bersih sepanjang Juli—Agustus ini.

Setiap tangkinya mampu menampung sebanyak 5 ribu liter air.

"Jumlah tangki ini belum termasuk dengan dropping air yang dilakukan pihak lain seperti Dinas Sosial, TNI, dan POLRI," ujarnya.

Baca juga: Kalurahan Sukoreno di Sentolo Kulon Progo Optimalkan UMKM Lewat Berbagai Program Pemberdayaan

Taufik mengatakan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Status Tanggap Darurat Kekeringan, pihaknya bisa mengakses pos Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD Kulon Progo. BTT digunakan untuk mendukung program dropping air bersih.

BPBD Kulon Progo juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait skema dropping air bersih.

Koordinasi dilakukan dengan instansi pemerintah hingga pihak swasta yang memberikan bantuan.

"Perlu ada koordinasi agar proses dropping air bersih ke masyarakat tidak tumpang tindih," kata Taufik.

Meski begitu, wilayah yang terdampak kekeringan di 2024 ini belum sebanyak tahun lalu.

Sebab pada 2023, BPBD Kulon Progo mencatat sebanyak 8 kapanewon terdampak kekeringan.