TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, mengadakan pertemuan dengan kepala daerah kota/ kabupaten di DIY di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/7/2024). 

Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Sleman Kustini, Bantul, Gunungkidul, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, dan Penjabat Bupati Kulon Progo, membahas tentang masalah sampah di DIY, khususnya terkait progres desentralisasi sampah di masing-masing daerah. 

Usai menggelar pertemuan, Sri Sultan HB X menyampaikan bahwa koordinasi ini satu di antaranya membahas kerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan yang dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership. 

Melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) dalam menangani sampah. 

"Jadi kami punya kerjasama dengan departemen (kementerian) keuangan untuk pembiayaan lewat PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia)," ujar Sri Sultan HB X. 

Sri Sultan menjelaskan, terdapat dua hal penting dalam penanganan sampah.

Pertama, peran masyarakat dalam mengolah atau memilah sampah di tingkat rumah tangga.

"Saya berharap warga masyarakat yang sekarang mau mengelola sampah itu jangan meninggalkan pemulung karena pemulung juga butuh makan. Jangan yang jadi pemulung warga masyarakat di kelurahan tapi harus kerja sama dan itu nanti diolah," kata Sri Sultan HB X.

Selanjutnya, sampah yang telah dipilah kemudian akan dibawa ke Intermediate Treatment Facility (ITF) pusat karbonasi di Bawuran, Pleret, Bantul.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Kembali Cokok Pelaku Pembuangan Sampah Liar, Segera Disidangkan

Nantinya ITF itu mampu mengolah sampah menjadi kompos, panel-panel hingga bahan baku furniture yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.  

"Dari proses pemilihan ini kemudian masuk ke Bawuran jadi bahan baku, berproses menjadi barang lain itu per tonnya dihargai Rp450 ribu," ujarnya.

"Jadi sampah itu bukan buangan tapi punya arti komersial. Bukan hanya sekadar dianggurin tapi di Yogyakarta bisa menjadi bahan baku industri," tambah Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menambahkan bahwa koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah sampah di seluruh kabupaten/kota. 

Oleh karena itu, Pemda DIY membutuhkan dukungan para pemangku kebijakan di setiap daerah. 

"Kami cek betul pengembangan peta jalannya masing-masing kabupaten/kota, progres TPS3Rnya seperti apa, mampu berapa volumenya, targetnya berapa, jadi nanti apakah titik tertentu mampu diselesaikan oleh pemkab atau kerjasama antar kab/kota," jelasnya. 

Hasil pengolahan sampah di ITF Bawuran diharapkan dapat memunculkan kegiatan ekonomi baru untuk kesejahteraan masyarakat. Sampah yang dibuang kini menjadi uang. 

Terkait untuk ITF Bawuran, kata Beny membutuhkan sedikitnya Rp 400 miliar biaya pembangunan untuk bisa beroperasi. Kerja sama dengan pihak ketiga sifatnya berbentuk pendanaan hijau. 

Hanya saja perlu penyertaan dana dari pemerintah setempat sebesar 20 persen, sehingga Pemkab Bantul perlu dukungan pihak lain untuk menyelesaikan itu.

"Pendanaan hijaunya dari Amerika Serikat yang kemudian kerja sama dengan Taiwan. 20 persen dari pemerintah daerah itu kan sangat besar, makanya Pemkab Bantul perlu pihak lain," jelasnya. 

Sementara itu, teknis kerjasama dengan PT PII bisa berupa fasilitasi terkait penanganan sampah di setiap kabupaten/kota. 

Beny mengatakan, PT PII tidak secara langsung memberikan uang, namun dengan pendampingan teknis, manajemen, dan penjaminan.

"Masing-masing Kabupaten/kota sedang menyusun peta jalan agar sejalan dengan tata kelola dari PII, termasuk bisa mencarikan sumber dana," tuturnya. (*)