Mulai dari harmonisasi regulasi, penegakan hukum, insentif kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan, utamanya meningkatkan kemudahan berusaha dari sektor perizinan.

“Kami berharap segera ada perbaikan. Situasinya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah pusat ikut menyelesaikan persoalan industri TPT. Di sisi lain juga meningkatkan produktivitas dan daya saing industri tekstil di daerah. Dan harus ada harmonisasi regulasi pemerintah. Kalau tidak begitu, akan semakin banyak IKM (Industri Kecil Menengah) yang akan mem-PHK karyawan,” imbuhnya. ( Tribunjogja.com )