Pilpres 2024

5 Petitum Ganjar-Mahfud Dalam Gugatan PHPU di MK, Salah Satunya Minta PSU Tanpa Paslon Nomor Urut 2

Penulis: Hari Susmayanti
Editor: Hari Susmayanti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berfoto bareng para pengacara kondang yang mewakili pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, menjelang sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Pantauan Kompas.com, Ganjar-Mahfud memasuki ruang sidang MK lalu bersalaman dengan para pengacara Prabowo-Gibran, seperti Yusril Ihza Mahendra, Fahri Bachmid, dan Otto Hasibuan.

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD digelar di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3/2024) siang.

Sidang dihadiri langsung oleh Ganjar dan Mahfud MD.

Dalam petitum yang diajukan oleh kubu paslon nomor urut 3, ada 5 permohonan yang disampaikan ke majelis hakim MK.

Hal itu tertuang dalam gugatan yang diajukan tim hukum Ganjar-Mahfud dengan registrasi nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Petitum pertama yang diajukan adalah meminta majelis hakim MK untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian petitum berkas gugatan tim hukum Ganjar-Mahfud, diunduh dari situs MK.

Baca juga: 9 Petitum Paslon Nomor Urut 1 ke MK dan Penjelasan Anies Soal Intervensi Kekuasaan di Pilpres 2024

Kemudian yang kedua, pasangan Ganjar-Mahfud meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, namun khusus hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Permohonan ketiga, mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024.

Permohonan keempat, memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilpres 2024 antara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di seluruh tempat pemungutan suara, selambat-lambatnya 26 Juni 2024.

"Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini," demikian bunyi petitum dari tim hukum Ganjar-Mahfud. (*)

 

 

Berita Terkini