Alasan PKN Tidak Ajukan Perbaikan Dokumen Administrasi Bacaleg ke KPU Purworejo

Menurutnya, PKN memang memilih tidak mengajukan perbaikan administrasi. Sementara PSI hingga Minggu (9/7/2023) pukul 23.59 WIB tidak ada konfirmasi.

Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Yoseph Hary W
dok.istimewa
Ilustrasi Pemilu 2024 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo telah menutup masa pengajuan perbaikan dokumen administrasi bagi bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 pada Minggu (9/7/2023).

Namun hingga batas akhir penutupan, ada dua partai politik (parpol) yang tidak mengajukan atau penyerahkan perbaikan dokumen bacaleg. Yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

"Dari 17 partai politik, kemarin yang mengajukan perbaikan hanya 15 parpol. Jadi ada dua parpol tidak mengajukan perbaikan yakni PSI dan PKN," ungkap Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Purworejo, Widya Astuti, Senin (10/7/2023).

Widya mengatakan, sebelum masa pengajuan ditutup, ia telah menghubungi pihak PSI dan PKN. Menurutnya, PKN memang memilih tidak mengajukan perbaikan administrasi. Sementara PSI hingga Minggu (9/7/2023) pukul 23.59 WIB tidak ada konfirmasi.

"Saat saya hubungi, PKN memang memutuskan tidak mengajukan perbaikan. Sedangkan PSI, kemarin kami tunggu sampai pukul 24.00 malam tidak ada konfirmasi apapun," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKN Kabupaten Purworejo, Daryanto, mengaku sengaja tidak mengajukan perbaikan dokumen administrasi. Sebab, saat ini pihaknya sedang fokus penataan organisasi di lingkungan internal partai.

"Kami akan menguatkan sisi internal dulu secara organisasi, baik itu struktur, tatanan, dan aturan partai. Apalagi menjelang pergantian kepemimpinan di tingkat nasional, maka kami juga sedang mempersiapkan adanya Munaslub di Jakarta," jelasnya.

Kendati demikian, Daryanto menyatakan bahwa PKN siap mewarnai aktifitas politik dan berkompetisi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Purworejo. Pihaknya bertekad ikut serta mewujudkan kontestasi politik yang demokratis, sehat, dan santun di Kota Berirama.

"Kalau secara dokumen yang kami kirim ke Silon kemarin sudah MS (memenuhi syarat) semua. Tapi memang ada beberapa berkas yang tidak siap. Kalau berkas file yang kita kirim ada beberapa persyaratan dasar saja. Kalau untuk pelengkapan lain memang belum kami penuhi sehingga setelah koordinasi internal, 'wes ditarik sik' (sudah ditarik dulu)," tandasnya. (drm)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved