Baca tanpa iklan
Sayangnya, MK tidak menjelaskan apa ukuran kebijakan strategis dan berdampak luas yang dimaksud dan siapa yang berhak menentukan indikator tersebut
“Hal ini tentu telah menimbulkan ketidakpastian hukum,” tukasnya.
Terhadap hal-hal di atas, PSHK FH UII merekomendasikan dua hal.
Baca juga: Pemkot Yogya Pastikan Tak Ada Libur Sekolah Akhir Semester Tahun Ajaran 2021/2022 Saat Nataru
Pertama, pemerintah perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai parameter pelaksanaan UU CK yang bersifat strategis dan berdampak luas.
Kedua, mengingat Putusan MK tersebut sudah inkracht, maka bagaimanapun keberlakuan UU Cipta Kerja tetap sesuai dengan amar putusan tersebut.
Sehingga, yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk saat ini adalah mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja agar tidak merugikan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusionalitas masyarakat. (Ard)