Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyambut baik terhadap kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kapanewon Wates, kabupaten setempat.
Terlebih proyek pembangunan tersebut telah diambil alih oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan pada prinsipnya Pemkab Kulon Progo mengikuti apapun keputusannya.
Baca juga: Disnakertrans DIY Catat 8 Serikat Pekerja yang Tertib Administrasi di DI Yogyakarta
Baik permasalahan pada breakwater yang akan diperpanjang maupun fokus terhadap manajemen sedimentasi.
"Kami ikut saja. Yang penting, Pelabuhan Tanjung Adikarto ini segera bermanfaat bagi masyarakat disini," katanya, Minggu (14/3/2021).
Sehingga dapat mendongkrak perekonomian seperti perikanan dan produksi pengemasan ikan yang nantinya bisa disinergikan kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fajar melanjutkan bila nantinya pelabuhan sudah beroperasional, jual beli ikan lebih terintegrasi dikarenakan lokasinya berdekatan dengan Yogyakarta Internasional Airport (YIA).
"Nantinya jika sudah beroperasi akan ada kapal-kapal kecil yang bersandar ke dermaga. Mereka bisa melakukan dropping logistik untuk diperjualbelikan maupun di ekspor karena berdekatan dengan Bandara YIA. Jadi potensi ke depannya seperti itu," ungkapnya.
Diberitakan Tribun Jogja sebelumnya, Menko Marves berjanji akan melakukan kajian penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang mangkrak selama 15 tahun belakangan ini.
Pengkajian itu dilakukan selama tiga bulan dengan melibatkan UGM.
Rangkaian kajian menyeluruh meliputi siklus 100 tahunan beberapa sungai yakni Sungai Bogowonto dan Serang supaya tidak menimbulkan masalah bagi YIA.
Baca juga: PMI Gunungkidul Sebut Antusias Warga Untuk Jadi Donor Plasma Konvalesen Sangat Tinggi
Pasir yang ada di dua muara sungai, khususnya Sungai Serang menurutnya harus dikeruk setiap waktu.
"Kita menunggu hasil studi tiga bulan ke depan. Dari situ baru kita menentukan cara bertindaknya bagaimana. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang lalu dengan kajian yang mungkin kurang lengkap. Sehingga terjadi mangkrak seperti ini," tuturnya.
Presiden Joko Widodo menurutnya, sudah memerintahkan untuk segera mempercepat pembangunan pelabuhan itu.
"Sayang sekali dana yang sudah dikeluarkan sudah Rp 450 Miliar sejak tahun 2003. Kita ingin supaya pelabuhan ini bisa segera diperdayakan. Urusan dana nanti dipikirkan belakangan," ucap Luhut. (scp)