Baca tanpa iklan
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DI Yogyakarta menegaskan tetap mengakui kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut sekaligus menolak hasil penetapan Moeldoko sebagai ketua umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021).
Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY, Freeda Mustikasari, menandaskan bagaimanapun juga, putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merupakan ketua umum yang sah dan legal.
Sehingga, segala sesuatu yang terjadi dalam KLB tersebut sama sekali tak mengubah keadaan.
"Kalau kita, di DIY, tetap mendukung kepemimpinan yang sah adalah hasil kongres ke-lima, adalah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono, itu saja," tegasnya, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: Kisruh Internal dan KLB Partai Demokrat, Ini Tanggapan Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga
Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Roy Suryo Merasa De Javu Atas Pelaksanaan KLB di Deli Serdang
Bahkan ia berujar, KLB tersebut terselenggara dengan mengabaikan garis aturan partai.
Terlebih, mengumpulkan ribuan massa di masa pandemi Covid-19 seperti ini dirasa tak elok, serta mengesampingkan protokol kesehatan.
"KLB di Sumut tidak sah. inkonstitusional. Secara aturan, KLB kan ada aturannya, semua ditabrak," ujarnya.
"Artinya, kalau sampai ini diputuskan dan sah. Berarti telah mencederai demokrasi. Itu saja," imbuh Freeda.
Sampai sejauh ini, dirinya pun belum menerima informasi secara pasti, terkait kabar keikutsertaan tiga kader Partai Demokrat dari DIY dalam gelaran tersebut.
Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Moeldoko Jadi Ketum versi KLB Demokrat, AHY: Saya Ketua Umum yang Sah
Baca juga: Kisruh Partai Demokrat : Moeldoko Ditetapkan Sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit
Hanya saja, ia menegaskan, jajarannya tetap solid dan tak terpengaruh sengkarut perpindahan tampuk pimpinan ini.
"Insyaallah, kita terap solid. Sampai saat ini informasi pastinya (soal kader dari DIY yang ikut KLB) kita memang belum tahu. Tapi, kalau terbukti, sanksi partai tetap ada," pungkas Freeda. (*)