Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah DIY saat ini telah menjalankan work from office (WFO) atau bekerja dari kantor, setelah sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menerapkan sistem sif 50:50.
Perubahan itu menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja ASN di Lingkungan Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota Se-DIY Dalam Tatanan Normal Baru per 29 Juni 2020.
Di dalamnya disebutkan aturan yang memperbolehkan ASN melakukan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah hanya dalam kondisi-kondisi tertentu.
Menanggapi hal ini, pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Agus Heruanto Hadna menyatakan ketidaksetujuannya dengan kebijakan tersebut.
• Sekda DIY Sebut Semua ASN Pemda DIY Melaksanakan WFO
Ia menganggap, dalam kondisi kasus Covid-19 masih terus meningkat, ASN lebih baik menerapkan WFH dengan sistem 50:50 seperti sebelumnya.
“Kalau saya termasuk yang masih khawatir, di banyak kasus kan meningkat lagi. Di DIY juga masih mengkhawatirkan peningkatannya. Dengan kasus seperti ini saya termasuk belum setuju kalau semua harus WFO. Saya setuju yang dulu, WFH,” ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Rabu (15/7/2020).
Hadna, sapaan akrab Agus Heruanto Hadna, mengungkapkan hal ini demi mengantisipasi transmisi lokal yang juga banyak terjadi.
Terlebih, kata dia, di DIY orang-orang berpindah dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain.
“Di kabupaten DIY ini orang ke sana ke mari,” ungkapnya.
Tim ahli dalam Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM ini menambahkan, ASN yang melaksanakan WFO dinilai riskan menjadi sarana penyebaran Covid-19 karena banyak kantor-kantor yang menggunakan air conditioner (AC).
Selain itu, ukuran ruang terkadang tidak memadai untuk menerapkan jaga jarak.
• BREAKING NEWS : Update Covid-19 di DIY 15 Juli 2020, Bertambah 9 Kasus Positif Baru
“Sangat riskan menurut saya ASN kita itu bekerja full di kantor. Dalam satu ruangan yang tidak seberapa. Dalam banyak riset sudah dikatakan kalau ruang tertutup, full AC, sangat riskan. Kantor kita itu banyak yang pakai AC,” paparnya.
Ia pun menyarankan agar ASN tetap menerapkan sistem sif 50:50.
Namun, harus ditunjang dengan jobdesc yang berbeda dengan kondisi normal sebelum pandemi.
“Kalau WFH 50:50 harus bisa membagi kerja secara efektif, jobdesc normal yang dulu harus diubah.
Harus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Itu saya lihat belum terjadi,” tuturnya.
Menurut pakar di bidang pemerintahan lokal itu, jobdesk di masa pandemi harus disiapkan oleh pemerintah dengan detail.
Yakni menyasar kepada setiap individu dengan target yang konkrit per harinya.
• Pemda DIY Beri Kelonggaran 33 ASN untuk Tetap WFH
“Birokrat kita itu banyak yang kayak piano, dipencet baru bunyi. Mereka bingung di rumah itu kerja apa. Ini harus dibuatkan oleh pemerintah. Jobdesk itu harus per orang. Targetnya hari ini apa,” terangnya.
Di sisi lain, lanjut Hadna, ialah permasalahan teknologi informasi.
Menurutnya, dengan sistem WFH belum tentu semua ASN mempunyai jaringan internet atau pulsa yang mencukupi.
“Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Namun demikian, jika Pemda DIY tetap menerapkan sistem WFO secara penuh, ia memberi catatan agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan.
“Protokol kesehatan harus betul-betul kuat. Sejak orang baru datang, kemudian masuk ke kantor, duduk di kantor. Harus dipikirkan bagaimana ini. Bisa enggak protokol kesehatan yang ditetapkan secara internasional itu diterapkan dalam birokrasi,” pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)