Baca tanpa iklan
“Kalau WFH 50:50 harus bisa membagi kerja secara efektif, jobdesc normal yang dulu harus diubah.
Harus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Itu saya lihat belum terjadi,” tuturnya.
Menurut pakar di bidang pemerintahan lokal itu, jobdesk di masa pandemi harus disiapkan oleh pemerintah dengan detail.
Yakni menyasar kepada setiap individu dengan target yang konkrit per harinya.
• Pemda DIY Beri Kelonggaran 33 ASN untuk Tetap WFH
“Birokrat kita itu banyak yang kayak piano, dipencet baru bunyi. Mereka bingung di rumah itu kerja apa. Ini harus dibuatkan oleh pemerintah. Jobdesk itu harus per orang. Targetnya hari ini apa,” terangnya.
Di sisi lain, lanjut Hadna, ialah permasalahan teknologi informasi.
Menurutnya, dengan sistem WFH belum tentu semua ASN mempunyai jaringan internet atau pulsa yang mencukupi.
“Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Namun demikian, jika Pemda DIY tetap menerapkan sistem WFO secara penuh, ia memberi catatan agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan.
“Protokol kesehatan harus betul-betul kuat. Sejak orang baru datang, kemudian masuk ke kantor, duduk di kantor. Harus dipikirkan bagaimana ini. Bisa enggak protokol kesehatan yang ditetapkan secara internasional itu diterapkan dalam birokrasi,” pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)