Baca tanpa iklan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya kerap kali harus mengembalikan data update covid-19 yang diberikan dari Pemprov Jatim.
Sebab, Pemkot menyebut data itu kerap tak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dari hasil tracing.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengungkapkan, data itu adalah data awal yang diberikan kepada Pemkot untuk dilakukan pelacakan di lapangan.
Bukan data yang sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media.
"Jika data awal untuk tracing itu tidak sinkron dengan data di lapangan, pasti tidak bisa dientri ke aplikasi kami," kata Febria, Senin (22/6/2020).
Ada beberapa hal mengapa data tersebut tidak sinkron di lapangan.
Di antaranya, nama dan alamatnya ganda, ada juga nama yang tidak ada orangnya ketika dilacak ke alamat yang tercantum.
Banyak pula yang ber-KTP Surabaya, tapi sudah tidak tinggal atau berdomisili di Surabaya.
Bisa karena sudah lama bekerja di luar daerah.
Data seperti itulah yang tidak masuk ke data milik Pemkot Surabaya, sebab tidak ditemukan di lapangan.
Sehingga terpaksa data orang tersebut harus dikembalikan lagi ke Pemprov.
Namun, keesokan harinya tak jarang data orang yang tidak ditemukan itu kembali masuk ke data Surabaya.
Padahal, kata Feny, sudah disampaikan jika orang tersebut tidak berdomisili di kota pahlawan.
Hal seperti ini pernah ditemukan dalam kasus satu orang berinisial H.
Dia masuk data di Surabaya, padahal sudah sekitar sepuluh tahunan tinggal di luar daerah. Dan, setelah dikembalikan, data berinisial H terus muncul dalam data update kasus.