Baca tanpa iklan
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan ketetapan status tanggap darurat bencana kekeringan atas dampak musim kemarau di wilayahnya.
Tanggap darurat khusus menyoal ketersediaan air bersih bagi masyarakatnya ini berlaku mulai 9 September-31 Oktober 2019.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Ariadi mengatakan surat penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan itu sudah diteken Bupati Kulon Progo berdasarkan usulan yang diajukan pihaknya pada Senin lalu.
Status tanggap darurat dipandang perlu diberikan melihat perkembangan cuaca berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
• BUMDes Banjarasri Siap Masuk Pasar Fashion Pasca Bootcamp Kedua Inkubasi Bisnis Kulon Progo
Selain itu juga mempertimbangkan kondisi di lapangan di mana semakin banyak masyarakat yang mengalami krisis air bersih dan telah mengajukan permohonan bantuan penyaluran (dropping) air bersih.
Sejauh ini, sudah ada 30 desa di 7 kecamatan yang telah mengajukan permohonan bantuan air bersih.
Yakni, Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Kokap, Lendah, Panjatan, dan Pengasih.
"Ada 4.100 kepala keluarga yang terdampak kekeringan ini. Mereka mengajukan permintaan bantuan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan MCK (mandi, cuci, kakus)," kata Ariadi, Kamis (12/9).
Permintaan bantuan air bersih terutama datang dari masyarakat yang berada di wilayah Perbukitan Menoreh serta beberapa kawasan di sisi selatan yang kontur wilayahnya memang berbukit. Seperti Panjatan dan Pengasih.
• Menelusuri Perkebunan Teh Nglinggo Kulon Progo Yogyakarta
Dengan penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan ini, lanjut Ariadi, komando penyaluran air bersih kepada warga akan melalui BPBD.
Sebelum penetapan status, dropping air bersih sudah dilakukan beberapa kali sejak Juli antara lain oleh Dinas Sosial, PMI, PDAM, Tagana, dan BPBD.
Saat itu penyaluran air menggunakan anggaran dari APBD DIY yang ada di Dinsos dengan alokasi 180 tangki berkapasitas masing-masing 5000 liter.
Ditambah, sekitar 220 tangki hasil sumbangan donatur.
Sedangkan dalam status tanggap darurat bencana kekeringan ini sumber anggaran melalui Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Kulon Progo yang dimiliki BPBD sebesar Rp116 juta.
Ada 450 tangki dengan total volume 2 juta liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan disalurkan dengan 5 armada mobil tangki.
Selain itu juga sudah ada seratusan tangki sumbangan dari donatur yang telah disiapkan.
• Pemkab Kulon Progo Ganjar Penghargaan untuk Pemerintah Desa
"Kami melanjutkan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sumbangan donatur dihabiskan dulu, baru nanti pakai dana BTT. Jumlahnya cukup memenuhi kebutuhan sampai Oktober. Mudah-mudahan tidak perlu ada perpanjangan (status tanggap darurat)," kata Ariadi.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo, Suhardiyana, mengatakan BMKG telah memprakirakan bahwa musim kemarau akan berlangsung hingga November nanti.
Sedangkan kondisi di lapangan saat ini sudah banyak sumber air yang mengering dan tidak semua warga terjangkau jaringan PDAM maupun Pamsimas.
Banyak di antaranya yang hanya mengandalkan sumber air di dekat wilayahnya namun kini sudah mulai berkurang debitnya atau bahkan mengering.(TRIBUNJOGJA.COM)