"Kajian ini harus menyeluruh berkaitan dengan ekonomi, sosial, manajemen lalu lintas," paparnya.
Adapun hingga saat ini, belum ada informasi detail yang disampaikan kepada PKL.
Termasuk sosialisasi akan uji coba pedestrian Malioboro ini.
"Kami belum mendetail informasinya. Termasuk, ada relokasi dan sebagainya belum tahu," urainya.
Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Sukidi sebelumnya juga meminta adanya kebijakan untuk dropping dagangan bagi pedagang lesehan dan PKL di kawasan Malioboro.
Kebijakan ini misalnya dengan memberikan akses khusus bagi pedagang untuk menata lapak di jam-jam tertentu.
“Ada kebijakan di jam-jam tertentu bagi PKL menata dagangan. Atau, kalau tidak ada kartu khusus bagi PKL untuk masuk dan dropping ke kawasan Malioboro,” jelasnya.
Sejauh ini, pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah dalam menata kawasan Malioboro.
Pihaknya pun sudah menghadap Wali Kota Yogya mengenai penataan ini.
Pihak PPLM pun meminta adanya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah untuk penataan ke depan. (TRIBUNJOGJA.COM)