Baca tanpa iklan
Hal itu karena KPU harus melalui beberapa tahapan dalam penghitungan suara yang masuk se Indonesia.
Saat ini suara yang masuk dari sampel dari sekitar 90an persen melalui quick count hasil pilpres.
Nantinya, tahapan akhir penghitungan suara berjenjang formulir C1 dimulai di level TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 34 provinsi di Indonesia baru berakhir 22 Mei 2019, atau sekitar 63 hari, hingga penetapan resmi secara nasional.
Otoritas penyelenggara pesta demokrasi ini menggunakan Sistem Informasi Perhitungan (Situng) berjenjang oleh KPU Provinsi, Kabupaten, Kota untuk dipublikasikan.
Hitung manual resmi KPU dilakukan berjenjang, terbuka, dan diotorisasi dengan setidaknya lima dokumen resmi yang ditanda-tangani petugas, saksi, dan pemantau resmi.
Setiap saksi mendapat dokumen hasil hitung atau rekap, dari TPS, lalu PPS di level desa/kelurahan, sebelum diteruskan ke level kecamatan (PPK).
Hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari 7.201 kecamatan seluruh Indonesia ini direkap selama dua pekan.
Mulai Kamis, 18 April 2019 hingga Sabtu, 4 Mei 2019.
Hasil dari kecamatan ini lalu direkap di level kabupaten, pada 514 KPU kabupaten/kota.
Proses ini dilaksanakan bertahap mulai 22 April hingga 7 Mei 2019.
Setelah pengumpulan surat suara di tingkat kabupaten/kota, kemudian rekapitulasi surat suara dari 514 KPU tingkat II itu divalidasi dan sisahkan di 34 KPU provinsi.
Tahapan ini dimulai 23April hingga 12 Mei.
Aturan
Proses pengitungan suara memungkinkan hingga Kamis (18/4/2019) pukul 12.00. Ketentuan ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Pasal 383 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019.
Adapun hasil quick count atau exit poll merupakan metode untuk merekam hasil terkini dengan metode yang dipertanggungjawabkan secara akademik.
(*)