Waduh! Tak Tepat Sasaran, Banyak Anak Pejabat Dapat KIP

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Persoalan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Bantul tidak hanya penahanan uang oleh pihak sekolah.

Namun, Program Indonesia Pintar (PIP) ini juga dinilai tidak tepat sasaran, lantaran banyak anak pejabat daerah hingga penegak hukum yang justru mendapatkan bantuan siswa miskin ini.

Temuan penerima KIP yang salah sasaran ini ditemukan di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Bantul.

Hal ini dinyatakan oleh Pusat Belajar Anggaran (PBA) dan Lembaga Swadaya Masyarakat IDEA saat melakukan audiensi di gedung DPRD Kabupaten Bantul, Rabu (5/10/2016) kemarin.

“Ada beberapa anak pejabat daerah yang justru mendapatkan. Misalnya, putra dari dokter, pejabat di RSUD Panembahan Senopati, TNI, Kejaksaan Negeri (Kejari), pamong desa bahkan kepala desa,” ujar Koordinator PBA Bantul Atmojo Mugi Utomo, Kamis (6/10/2016).

Pihaknya mempertanyakan adanya penerimaan KIP yang tidak merata ini. Dia juga meminta agar pengawasan dan juga pencermatan dari pemerintah mengenai hal ini harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Dia menjelaskan, salah sasaran itu cukup fatal, lantaran siswa miskin yang sebenarnya layak menjadi penerima manfaat itu terabaikan. Selain itu, dari hasil audit yang dilakukan juga ada sekolah yang menerima manfaat KIP ini lebih dari ketentuan.

“Misalnya, ada satu SMP negeri di Bantul yang jumlah siswanya mencapai 940, namun penerima KIPnya ada 800an siswa. Ini khan tidak merata, “ jelasnya.

Staf program IDEA, Isnawati menambahkan, pihaknya memang menemukan adanya KIP yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi, secara persis ada berapa KIP yang didistribusikan pada pelajar bukan penerima manfaat, pihaknya belum mengetahui.

“Dalam diskusi yang kami lakukan, memang ada pernyataan seperti ini. Hal inilah yang seharusnya dikoreksi,” katanya.

Isnawati juga menyoroti adanya validitas data penerima KIP dan persoalan distribusi kartu yang masih cukup amburadul. Selain itu juga sosialisasi yang kurang menyeluruh, sehingga kartu mandek.

“Apalagi, penyaluran ini cukup minim monitoring, dewan sebagai pengawas kebijakan perlu untuk mengawasi hal ini,” katanya.

Dari data yang didapatkan, di Kabupaten Bantul sudah tersalurkan 29.804 KIP pada tahun 2015. Adapun total dana Rp 18.160.500.000 untuk jenjang SMP.

Untuk tingkap SMA ada 3.753 KIP dengan total dana Rp 3,14 miliar, dan SMK ada 5.318 buah KIP dengan total dana Rp 4, 3 miliar. (*)