KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Menaker Yassierli: Ini Pukulan yang Berat

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu (20/8/2025) malam.

Diwartakan Kompas.com, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar tersebut.

“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/8/2025). 

Ia mengungkapkan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam OTT, Rabu, malam.

Menurut keterangan Fitroh, OTT KPK yang menjerat Wamenaker terkait dengan kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ungkap Fitroh, dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.

Sebagai informasi, KPK punya waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, pada Rabu (20/8/2025) malam. 

“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” terang Fitroh.

Ia mengatakan, KPK sudah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan usai OTT tersebut. 

Saat ini, Wamenaker Noel sudah berada di Gedung Merah Putih KPK.

Menaker Yassierli Dukung KPK

Dalam konferensi pers pada Kamis (21/8/2025), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan dukungannya kepada KPK.

Ia mengatakan, kasus OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan pukulan yang berat bagi Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia berharap tidak ada lagi pegawai Kemenaker yang terlibat praktik korupsi.

Berikut isi pernyataan Menaker Yassierli, seperti dikutip Tribunjogja.com dari video berita di YouTube Kompas TV.

Keterangan Resmi Menaker Yassierli soal KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi.

Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme dan perbaikan layanan.

Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi.

Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan pakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut. 

Selain pakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, Permenaker Nomor 5 Tahun 18, Permenaker 8 Tahun 2020 dan Permenaker 4 Tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi.

Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. 

Praduga tak bersalah

Usai menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers, Kamis (21/8/2025), Menaker Yassierli menjawab beberapa pertanyaan dari awak media.

Namun, ia enggan menyampaikan detail kasus OTT Wamenaker Noel.

Ia pun meminta masyarakat menunggu konferensi pers dari KPK.

Ketika ditanya soal perombakan jajaran Kemenaker, Yassierli mengatakan, ia masih menunggu bukti.

“Tentu semua harus ada berbasis bukti ya, dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu,” ujarnya.

“Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya kemudian siapa yang terlibat kemudian kita tunggu aja dari KPK ya,” kata Yassierli.

Pada kesempatan sama, Menaker Yassierli mengatakan sertifikasi K3 melibatkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra.

“Jadi begini, sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJK3 sebagai mitra. Enggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJK3, di situlah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas kita tahan dulu izinnya. Ya sudah tahan,” terangnya.

“Tapi tetap ya, ini kan proses dari apa, suatu sistem yang sudah ya sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan,” imbuhnya.

Yassierli juga membahas rotasi yang dilakukan di Kemenaker untuk mencegah tindak korupsi.

“Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan ya untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemnaker ini. Jadi dari orangnya, kemudian, oh, ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat berisiko, kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus, kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai apa rompi orange gitu ya, saya selalu mengingatkan, proses layanan kita perbaiki,” jelasnya.

“Apalagi K3 ini saya sangat concern, angka kecelakaan kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya,” ucap Yassierli.

(Tribunjogja.com/Kompas.com/Kompas TV)