Digitalisasi Lelang Pemerintah Baru 70 Persen, GPFE 2025 Momen Percepat Transformasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan baru 70 persen yang sudah menerapkan sistem digitalisasi e-katalog.

Artinya, masih ada 30 persen proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang tidak termonitor transparasinya di platform digital.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, saat membuka Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2025, di Jogja Expo Center (JEC) Rabu (23/7/2025).

Forum dan pameran produk pengadaan barang dan jasa pemerintah ini digelar agar seluruh pihak memahami regulasi terbaru dalam proses pengadaan barang/jasa.

"Jadi dari data kami yang terdigitalkan itu baru 70 persen. Artinya masih ada 30 persen yang tidak diproses melalui digitalisasi. Ya, akibatnya kalau tidak diproses dengan digitalisasi bisa kurang transparan, kurang akuntabel, juga rumit di dalam prosesnya, dan seterusnya," katanya, kepada awak media.

Oleh karenanya, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif kaitannya proses pengadaan barang/jasa di pemerintah.

Dia mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mengatur lebih jauh tentang penguatan digitalisasi.

"Event ini mestinya kan menjadi ajang pertemuan begitu ya, antara pelaku usaha dengan para pengguna atau pembeli. Ketemunya buyer dengan seller, penjual bisa tahu kebutuhan pengguna, begitu ya," ungkapnya.

Baca juga: Pesan Wagub DIY saat Melepas 205 Kontingen Fornas VII NTB, Raih Prestasi Terbaik

Patria menuturkan, acara ini menghadirkan rangkaian kegiatan komprehensif berupa expo penyedia, sesi business insight, diskusi panel bersama para pakar pengadaan, sesi temu bisnis Business to Government (B2G), serta presentasi produk dari berbagai penyedia. 

"GPFE 2025 menjadi wadah kolaboratif bagi pelaku usaha dan instansi pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi digital pengadaan sekaligus membuka peluang kemitraan yang berkelanjutan," jelasnya.

Dia menambahkan, GPFE 2025 yang akan digelar pada 23–25 Juli 2025 merupakan pioneer dan salah satu agenda nasional strategis terbesar di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Kegiatan ini menghadirkan ratusan penyedia dari berbagai sektor, khususnya perusahaan dengan produk ber-TKDN maupun Produk Dalam Negeri (PDN), yang siap berpartisipasi dalam forum business matching dengan pengambil keputusan pengadaan di tingkat K/L/PD.

"Melalui platform pameran dan temu bisnis ini, lebih dari 35 perusahaan dan pelaku usaha memamerkan inovasi produk/jasa terbaik secara langsung sehingga diharapkan dapat mendorong pengadaan barang/jasa yang tepat guna dan tepat sasaran, tanpa adanya pemborosan atau penyimpangan," ujarnya.

Selain itu, agenda ini juga ditujukan untuk membangun relasi strategis dengan pembuat kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan visibilitas brand dalam lingkup pengadaan nasional.

Dalam forum ini turut menghadirkan lebih dari 20 narasumber ahli di bidang pengadaan, termasuk Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP Setya Budi Arijanta, Praktisi Senior Pengadaan, Kepala LKPP (2015-2019) Dr Ir Agus Prabowo, serta pejabat dan praktisi senior lainnya. (*)