Muhammadiyah dan Kementerian Kehutanan Teken MoU untuk Pelestarian Hutan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Selasa (22/7/2025) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Kerja sama ini difokuskan pada pemanfaatan, pengelolaan dan pemulihan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya pendekatan moderat dalam pengelolaan hutan.

Menurutnya, titik moderat menjadi pijakan ideal dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan kemaslahatan bangsa.

“Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip moderat. Ini adalah titik tengah yang menjadi jalan untuk membangun Indonesia, termasuk sektor kehutanan,” ujar Haedar.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan alam adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, Haedar mengajak para pemimpin dan masyarakat luas untuk turut serta menjaga dan merawat alam.

“Negara kita kaya akan keanekaragaman hayati. Itu harus dimanfaatkan dan dikelola secara bijak. Namun yang tak kalah penting, kita juga harus menjaga agar tidak merusak, serta melakukan pemulihan jika terjadi kerusakan,” tegasnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Dengar Anak-anak Teriak Belum Dapat Makan Bergizi Gratis

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa keberhasilan pelestarian hutan sangat dipengaruhi oleh peran pemangku kebijakan.

“Kerusakan hutan sering kali bersumber dari keputusan para pejabat. Maka, peran pemimpin sangat menentukan arah kebijakan kehutanan di negeri ini,” ungkapnya.

Toni juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan, antara lain: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Perhutanan Sosial, dan Perdagangan Karbon.

Program-program ini terus dikembangkan agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Muhammadiyah, untuk mendukung langkah-langkah pelestarian yang dilakukan pemerintah.

“Kami berharap MoU ini dapat membawa manfaat nyata, tidak hanya bagi Muhammadiyah dan Kemenhut, tetapi juga bagi kelestarian hutan Indonesia,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, Muhammadiyah dan Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan hidup dan mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan masa depan.