1.800an Desa di Indonesia Belum Terjangkau Sinyal Seluler, Ini Reaksi Kemenko Polkam

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber seluruh Indonesia di Yogyakarta, Kamis (26/6/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto mengatakan penguatan keamanan siber nasional tidak lepas dari tata kelola politik dan keamanan nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjadi sumbu integrasi lintas sektor untuk memastikan perencanaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berjalan harmonis dengan kebutuhan keamanan nasional. 

Berdasarkan data, masih ada 8.065 atau sekitar 9,6 persen desa masih memiliki cakupan sinyal dan kualitas layanan internet yang rendah.

Sementara itu, 1.849 atau sekitar 2,2 persen desa belum terjangkau sinyal seluler sama sekali, terutama tersebar di wilayah Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi wilayah yang justru strategis dari segi geopolitik, ketahanan energi, dan integrasi nasional.

"Kesenjangan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak warga negara untuk mendapatkan layanan dasar dan akses informasi yang setara. Oleh karena itu, agenda Zero Blankspot bukan sekadar program digitalisasi, tetapi cerminan dari komitmen kita terhadap keadilan pembangunan," katanya melalui keterangan tertulis.

Menurut Eko, perlu ada mitigasi yang adaptif agar terhindar dari disrupsi digital yang merusak kepercayaan publik, mengganggu layanan dasar, dan melemahkan kedaulatan negara.

“Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, respon insiden, dan pengelolaan keamanan informasi harus menjadi agenda paralel dengan pembangunan konektivitas. Kita tidak ingin membangun jalan bebas hambatan digital yang ujungnya menjadi jalur masuk serangan siber," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno menambahkan Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah, mencakup kabupaten/kota untuk mencanangkan Zero Blankspot di wilayah masing-masing.

Termasuk melakukan pemetaan blankspot sampai tingkat desa atau kelurahan, sehingga dapat menjadi baseline dalam perencanaan pusat dan daerah dalam menekan angka blankspot.

"Kami mendorong gubernur, bupati, dan walikota untuk memberikan jaminan dan kepastian stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah. Serta mewujudkan setiap wilayah berdasarkan kewenangannya mendapatkan akses jaringan seluler dan internet, terutama pada sarana prasarana layanan dasar seperti sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan. Kemudian kantor-kantor pemerintahan, sampai dengan kantor desa, ruang publik, kawasan strategis dan kawasan pariwisata melalui program kegiatan Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota," imbuhnya. (maw)