UII dan FOKI Gagas Skema Beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran Palestina


Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Universitas Islam Indonesia (UII) dan Forum Kedokteran Islam Indonesia (FOKI) mengembangkan skema beasiswa untuk mahasiswa kedokteran Palestina agar mereka dapat melanjutkan studi di luar zona konflik.

Dr. dr. Isnatin Miladiyah, M.Kes., Dekan Fakultas Kedokteran UII, menekankan bahwa nilai-nilai dasar profesi kedokteran berakar pada kemanusiaan yang tidak memandang latar belakang politik atau geografis.

“Lebih dari seribu dokter meninggal di Palestina. Kehilangan tenaga medis sebesar ini mempengaruhi sistem layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Gaza,” kata Isnatin dalam Seri Diskusi Palestina bertajuk "Kolaborasi Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina", Selasa malam (24/6/2025).

Dalam diskusi itu, narasumber memberikan gambaran tentang kontribusi konkret rakyat Indonesia melalui pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, serta menyoroti kondisi terkini RS Indonesia di Gaza sejak agresi yang terjadi pada 2023.

Dr. Ahyaudin Sodri, ST., M.Sc., selaku Presidium MER-C Indonesia, menjelaskan bahwa rumah sakit yang berdiri sejak tahun 2009 ini adalah bentuk solidaritas masyarakat sipil Indonesia terhadap warga Palestina.

Rumah sakit ini dibangun bukan atas instruksi pemerintah, melainkan from people to people.

Menurut Ahyaudin, posisi RS Indonesia yang berada di Gaza Utara bukanlah tanpa pertimbangan.

RS Indonesia adalah penyangga fasilitas kesehatan di wilayah dimana kekerasan paling sering terjadi.

Rumah sakit yang telah menyelesaikan pembangunan di tahap kedua ini, sayangnya, mengalami kerusakan sejak agresi 2023.

“RS Indonesia yang sebelumnya masih memberikan pelayanan hingga Mei 2025, pada akhirnya dipaksa untuk  berhenti beroperasi oleh agresor (Israel) pada Juni 2025,” kata dia.

Hukum Internasional Tumpul

Dr. Hasbi Aswar, Dosen Hubungan Internasional UII, mengkritik keras kegagalan sistem hukum internasional dan lembaga global seperti PBB dalam melindungi relawan dan fasilitas kemanusiaan di Palestina.

Dr. Hasbi menyampaikan hukum internasional tidak dapat melindungi relawan kemanusiaan termasuk dokter dan jurnalis.

Dalam dua tahun terakhir, dunia telah menyaksikan bahwa tidak ada satupun upaya dari PBB yang dapat mencegah kekerasan di Gaza.

“Dalam melihat situasi ini, solusi yang dibutuhkan tidak hanya solusi kemanusiaan, namun juga solusi yang politis, yaitu dengan memperkuat diplomasi Indonesia terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Palestina untuk membuka akses terhadap bantuan,” kata dia. (*)