Kasus Perceraian Tinggi, Pemkot Yogya Fokus Gencarkan Pendampingan Keluarga

Problem-problem seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan di bawah umur, coba ditekan lewat program pendampingan.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Yoseph Hary W
Grafis Tribunjogja.com/Fauzirahman
CEGAH PERCERAIAN: Ilustrasi perceraian. Ilustrasi perceraian. Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. 

TRIBUNJOGJA.COM - Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Problem-problem seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan di bawah umur, coba ditekan lewat program pendampingan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Setda Kota Yogya, Yunianto Dwisutono, berujar, sektor tersebut menjadi salah satu prioritas Wali Kota Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Wawan Harmawan.

Bukan tanpa alasan, ketahanan keluarga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kota Yogya.

"Sementara, sekarang ini, kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak cenderung tinggi dari tahun ke tahun," katanya, Selasa (6/5/25).

Oleh sebab itu, berbagai inovasi pendampingan keluarga ditempuh Pemkot Yogya, salah satunya lewat program Puspagatra Ngetren (Pusat Pembelajaran Keluarga dan Satyagatra Hangayomi Kemantren).\

Program tersebut, menjadi bagian dari quick win Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya.

"Ini langkah strategis dan inovatif dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi utama masyarakat yang harmonis dan berdaya," cetusnya.

Melalui Puspagatra Ngetren, layanan edukasi, konseling, konsultasi, penjangkauan, dan rujukan lebih lanjut, bakal didekatkan ke publik melalui balai penyuluhan di kantor kemantren.

Berbagai pihak pun dilibatkan di sana, meliputi Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Mitra Keluarga (MK), dan personil Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

"Bukan hanya tempat pembelajaran, tetapi juga wadah kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan, dalam upaya menciptakan keluarga tangguh, sejahtera, dan inklusif," tegasnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved