Presiden Prabowo Bakal Hadir di Perayaan Hari Buruh di Lapangan Monas

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menjadi presiden kedua yang menghadiri perayaan Hari Buruh.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dipastikan akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day  pada Kamis 1 Mei 2025 mendatang.

Perayaan May Day secara nasional rencananya akan dilaksanakan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam jumpa pers di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) siang.

Menurut Said, hadirnya Presiden Prabowo di perayaan Hari Buruh Kamis besok akan mengulang sejarah pada 1965 silam.

Presiden Prabowo akan menjadi presiden Indonesia kedua yang hadir di perayaan Hari Buruh.

"Sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sejarah yang kedua. Terulang kembali seorang Presiden Republik Indonesia. Hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day," tutur dia.

"Yang pertama melakukan itu adalah Presiden Pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno, pada tanggal 1 Mei 1965," tambahnya.

Baca juga: Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK Kulon Progo, BKPSDM Tunggu Terbitnya NIP

Menurut Said, hingga saat ini kepastian Presiden Prabowo menghadiri perayaan Hari Buruh di Lapangan Monas sudah terkonfirmasi.

"Yang pertama adalah di Lapangan Monas Jakarta, yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sampai dengan hari ini firm beliau hadir," kata Said dalam jumpa pers. 

Said menjelaskan bahwa perayaan itu bakal digelar sejak pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.

Sebanyak 200.000 buruh diperkirakan merapat ke Lapangan Monas untuk mengikuti kegiatan akbar tersebut.

 "200.000 buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta. Di tiga provinsi ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas," jelas Said.

Lebih jauh, Said menyebutkan bahwa para buruh akan menyuarakan sejumlah isu di hadapan Presiden Prabowo. 

Pertama, para buruh menuntut pemerintah menghapus sistem outsourcing dalam dunia kerja.

Kedua, mereka menuntut upah layak. Ketiga, buruh mendesak pemerintah membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 Yang keempat adalah mereka meminta pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, yang dianggap melindungi buruh, bukan omnibus law soal cipta kerja.

"Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan yang keenam adalah berantas korupsi sahkan RUU Perampasan Aset," ungkap Said Iqbal. (*)