Tantangan Pariwisata Sleman: Efisiensi Anggaran, Larangan Study Tour, hingga Operasional Jalan Tol

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sektor pariwisata di Kabupaten Sleman dinilai tumbuh dengan baik. Jumlah kunjungan di periode libur lebaran tinggi. 

Tapi, pariwisata bukan hanya soal tingginya kunjungan. Melainkan juga tentang kesejahteraan dan kualitas hidup manusia yang menopang di dalamnya.

Ke depan, efisiensi anggaran, kebijakan larangan study tour, operasional jalan tol, ditambah pelemahan daya beli masyarakat, dinilai bakal jadi tantangan yang cukup berat bagi pariwisata di Sleman.

"Memang patut kami syukuri di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, ternyata banyak wisatawan (di periode libur lebaran) yang datang ke Sleman. Cuman, ke depan ada PR. Soal efisiensi, jalan tol, dan kebijakan beberapa daerah larangan study tour," kata Ishadi, tempo hari. 

Kebijakan efisiensi ketat yang sedang dijalankan pemerintah berdampak signifikan bagi pelaku wisata, terutama industri perhotelan.

Pemerintah membatasi abdi negara melakukan perjalanan dinas dan larangan rapat di hotel.

Ishadi mengatakan dampak kebijakan efisiensi ini mulai terasa. Banyak pengelola hotel di Sleman mengeluh karena okupansi merosot. 

Pihaknya menyayangkan di tengah pemulihan pariwisata, ada sejumlah daerah yang membuat kebijakan larangan study tour.

Ia berpendapat, jika kebijakan itu atas reaksi dari maraknya peristiwa kecelakaan seharusnya bukan pariwisata yang disalahkan.

Tetapi perbaikan di manajemen transportasinya. Mulai dari kelaiakan armada bus hingga pengemudi. 

Ishadi mencontohkan yang selama ini dilakukan di Sleman. Ketika sekolah hendak study tour maka mengajukan proposal ke dinas pendidikan.

Proposal itu memuat tujuan kunjungan termasuk armada transportasi yang digunakan. Dinas Pendidikankemudian berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan ramp chek atau pemeriksaan untuk mengetahui laiak tidaknya kendaraan. 

"Ini dilakukan, untuk mengurangi kejadian kecelakaan. Jika faktornya ada pada pengemudi, maka perusahaanarmada bus diminta untuk lebih selektif memilih sopir," katanya. 

Kalau pun study tour dianggap memberatkan siswa, menurut Ishadi maka seharusnya bukan larangan study tour tapi dibuat list saja. Misalnya, tahun ini sekolah akan study tour ke kota A maka di list siapa saja yang mau ikut dan tidak ikut. Sifatnya bukan wajib sehingga siswa dan orangtua mempunyai pilihan. 

" Orangtua tidak dipaksa ikut. Boleh tidak ikut dan diganti dengan tugas lain, di wilayahnya," ujar dia.