Prabowo Hapus Kuota Impor, Petani Sleman: Bingung, Semangat Swasembada tapi Digelontor Produk Impor

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor membuat petani di Sleman merasa bingung. 

Pasalnya, di saat para petani tersebut berniat ikut semangat menyukseskan program swasembada, kebijakan itu dinilai bakal membuat petani dan peternak bawah dirugikan. 

Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi untuk menghapus kuota impor terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup banyak orang, satu di antaranya adalah daging. 

Kepala Negara juga meminta peluang impor dibuka untuk siapa pun.

Baca juga: Kuota Impor Dihapus, Petani Sleman Kecewa, Khawatir Dirugikan

Kebijakan keran impor tanpa kuota ini dinilai merugikan peternak maupun petani lokal, yang saat ini sedang bersemangat menunaikan program swasembada. 

Ketua Forum Petani Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Janu Riyanto menilai langkah ini bakal merugikan petani dan peternak.

Sebab, menurut dia, para petani lokal sedang semangat semangatnya untuk mensukseskan program swasembada pangan.

Akan tetapi keran impor untuk komoditas hajat hidup orang banyak, oleh pemerintah, justru akan dibuka lebar tanpa kuota.

Produk hajat hidup orang banyak ini, tidak menutup kemungkinan menyasar produk pertanian seperti beras. 

"(Kebijakan) itu sebenarnya ke depan, kami nilai juga merugikan petani dan peternak. Karena apa, kita sedang semangat-semangatnya swasembada. Nah dengan nanti digelontori (produk) impor dari luar, tentunya kami petani akan menangis," kata Janu, Rabu (9/4/2025). 

Atas dasar itu, pihaknya mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Baca juga: Ekonom UGM Kritik Perubahan TKDN dan Penghapusan Kuota Impor: Kebijakan Reaktif dan Minim Kepastian

Menurut Janu, jika keran impor akhirnya dibuka lebar dan produk petani lokal harus bersaing dengan kualitas produk dari luar negeri maka petani lokal yang akan kalah. 

Apalagi produk impor dijual dengan harga lebih murah dibanding pasaran, tentu berdampak terhadap penurunan harga jual dari produk petani lokal.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tirto Sembodo Kalasan ini berpandangan, pemerintah seharusnya komitmen membela petani maupun peternak lokal dengan cara tidak membuka keran impor.

Apalagi mereka sekarang sedang berjuang agar dapat memenuhi target swasembada dengan senang hati. 

"Jika (kebijakannya) seperti ini kami jadi bingung, katanya mau swasembada tapi kok kebijakannya akan ada penggelontoran produk impor. Harapan saya ditahan dulu. Agar petani dan peternak bisa merasakan bagaimana nikmatnya kalau kita bisa swasembada untuk bersama, untuk bangsa Indonesia," kata dia.(*)