PHK Massal Marak Terjadi, Ganjar Pranowo Ingatkan Pentingnya Jaring Pengaman Sosial

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo mendapat kesempatan menjadi penceramah dalam acara Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Rabu (5/3/2025).

Sebelumnya, Menkopolhukam 2019-2024 Mahfud MD dan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan sudah lebih dulu menjadi pembicara di hari sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengisi ceramah dengan tema "Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong pemerataan Ekonomi".

Seusai mengisi ceramah, pada awak media Ganjar menyinggung pentingnya memperkuat jaring pengaman sosial di tengah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diterima oleh para buruh.

"Saya kira hari ini yang dibutuhkan jaring pengaman sosial. Karena kalau kita melihat banyak sekali industri yang tidak bagus, PHK terjadi. Kita harus gerak cepat, gercep ya. Gercepnya apa ya perlu jaring pengaman sosial," ujarnya.

Lanjut Ganjar, pentingnya pendistribusian jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat faktor ekonomi tersebut harus jadi perhatian pusat dan daerah.

Baca juga: Pemkab Gunungkidul Pastikan Tak Ada Gelombang PHK saat Puasa dan Lebaran

"Rasa-rasanya pemerintah maupun pusat dan daerah harus melakukan ini segera sehingga masyarakat merasa nyaman dan mereka merasa life is go on. Hidup berjalan dan mereka mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia," imbuhnya.

Ganjar mencontohkan, saat ini terjadi PHK bagi karyawan Sritex, Sanken dan banyak perusahaan makanan yang juga terdampak sehingga semua pihak perlu siaga menyikapi lesunya perekonomian.

"Ya tidak hanya di Sritek ya. Sanken juga, terus ada industri makanan dan jadi ada di banyak tempat. Kalau kita melihat situasi ekonomi makronya seperti ini kita mesti siaga betul. Maka jaring pengaman sosial menurut saya jadi yang sangat penting," tegasnya.

Dia menyebut, daripada mendahulukan investasi dirinya mendorong agar pendistribusian jaring pengaman sosial juga harus menjadi perhatian.

"Ketimbang investasi. Investasi kan mesti ada fresh money. Kedua butuh waktu dan seberapa kita bisa cepat, kalau investasi itu kita permudah tidak ada permainan dan penegakkan hukumnya jalan, itu akan bisa membantu tapi secepat apa," tambahnya.

"Saya kira daerah dan pusat mesti bekerja bareng untuk mencari solusi itu. Ada kesempatan bagus bagi UMKM mereka bekerja dan masukkan lewat e-katalog lokal, pemerintah belilah produk mereka," tandasnya. (Mur)