DIY Usulkan Embarkasi Haji di Kulon Progo Manfaatkan Hotel Dekat Bandara YIA

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pendirian embarkasi haji di Kulon Progo tanpa membangun gedung fisik baru. 

Sebagai gantinya, Pemda DIY berencana memanfaatkan hotel-hotel di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) sebagai fasilitas sementara bagi jamaah calon haji.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Agama untuk mengajukan usulan tersebut.

Surat tersebut juga telah sampai ke Menteri Agama, dan kini Pemda DIY menunggu keputusan lebih lanjut.

"Kami sudah bersurat ke Kementerian Agama. Suratnya sudah sampai ke Pak Menteri, tinggal menunggu keputusan. Kita tidak sedang membangun gedung baru, tetapi memanfaatkan hotel-hotel di sekitar YIA yang sudah siap mendukung," ujar Beny, Rabu (5/3/2025).

Beny menjelaskan, penggunaan hotel sebagai embarkasi akan lebih praktis dan efisien, mengingat keterbatasan anggaran untuk pembangunan fisik dalam waktu singkat.

Ia optimistis, jika izin diberikan, embarkasi ini bisa mulai beroperasi pada musim haji 2026.

"Dengan memanfaatkan hotel, kita bisa langsung beroperasi tanpa harus menunggu pembangunan gedung. Hotel-hotel di sekitar bandara sudah sepakat, dan ini juga bisa menggerakkan ekonomi lokal," tambahnya.

Usulan ini tidak hanya menguntungkan DIY, tetapi juga daerah-daerah sekitar. Jamaah haji dari wilayah Jawa Tengah bagian barat, seperti Cilacap, Purworejo, hingga Pacitan, dapat diberangkatkan melalui YIA, sehingga mengurangi biaya dan jarak perjalanan.

"Kalau yang dari Cilacap, Purworejo, atau Pacitan, kan lebih dekat ke YIA daripada harus ke (Embarkasi) Donohudan atau Surabaya. Ini bisa menghemat pengeluaran jamaah," jelas Beny.

Ia menegaskan, pengaturan keberangkatan akan dikelola bersama antara Pemda DIY dan Kementerian Agama, dengan pembagian wilayah yang jelas agar tidak mengganggu operasional embarkasi lain, seperti Embarkasi Donohudan atau Surabaya.

Menurut Beny, penggunaan hotel sebagai tempat transit jamaah bisa lebih hemat. Dengan pengaturan kamar yang fleksibel, biaya inap bisa lebih terjangkau dibandingkan standar komersial.

"Misalnya, satu kamar bisa diisi lebih dari satu orang, jadi harganya lebih murah. Ini bisa sangat menguntungkan jamaah karena biaya keberangkatan bisa ditekan," ujarnya.

Saat ini, Pemda DIY masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian Agama. Jika disetujui, langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi penyelenggaraan haji yang lebih dekat, efisien, dan memberdayakan ekonomi lokal.

"Kami tinggal menunggu izin. Yang jelas, kami sudah siap," pungkas Beny.