Komentar Ahok Soal Kasus Dugaan Korupsi di Tubuh Pertamina

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi di Pertamina menjadi perhatian banyak pihak.

Salah satunya mantan Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akhirnya buka suara terkait dengan kasus di Pertamina tersebut.

Ahok mengaku siap jika dipanggil oleh Kejagung untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara yang tengah diusut tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan mengaku memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjadi Komut Pertamina.

Rekaman tersebut tentu akan menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia tersebut bekerja.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ahok mengaku sudah curiga dengan gerak-gerik para Direksi Utama saat menjabat sebagai Komut Pertamina.

Dia pun tak habis pikir dengan kebijakan yang diambil oleh Menteri BUMN saat itu, dimana Petral yang dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan Dirut.

"Petral (sarang mafia) dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi Dirut Patra Niaga? Jangan tanya pada saya, Anda tanya Menteri BUMN dong," tegas Ahok dikutip dari kanal YouTube Narasi yang tayang Sabtu (1/3/2025).

Baca juga: Presiden Prabowo Berjanji Akan Bersihkan Korupsi Pertamina Pertalite Dioplos Jadi Pertamax

"Saya curiga, ini ada permainan bekas satu Dirut PT Niaga dipecat. Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan aditif," terang Ahok.

Menurut Ahok, akar masalah tentang blending Pertamax dengan Pertalite bermula dari pengadaan aditif.

Zat aditif disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang isu pengoplosan.

Pihak Pertamina menyebut, zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan.

Hal tersebut menjadi bantahan Pertamina tentang pengoplosan Pertamax dengan Pertalite atau Premium.

"Jadi pengadaan aditif ini melibatkan oknum di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) malahan, menurut isu oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli aditif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah."