Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 Bab 4 Bagian A, B, dan C

TRIBUNJOGJA.COM - Hari ini kita akan belajar tentang reformasi Indonesia dan perubahan-perubahan setelahnya. 

A. Reformasi: Awal Demokrasi Politik yang Terbuka 

Revolusi dan reformasi adalah perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Keduanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan.

Tujuan pembelajaran materi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perbedaan antara revolusi dan reformasi serta memberikan gambaran mengenai detik-detik jelang reformasi di Indonesia.

Pemahaman mengenai revolusi dan reformasi penting agar dapat memahami perbedaan di antara keduanya.

1. Pengertian Revolusi dan Reformasi 

Revolusi dan reformasi adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks perubahan sosial dan politik.

Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan atau bidang lainnya yang terjadi dalam waktu yang cepat.

Dapat juga diartikan sebagai perubahan sistem politik yang cepat dan total, seringkali di luar aturan konstitusi.

Menurut Jonathan Steele, revolusi terkait dengan masalah kekuasaan dan kemiskinan.

Dalam revolusi, otoritas lama runtuh, dan kekuasaan serta kekayaan elite lama dibagikan kepada pelaku baru.

Kelompok pengusung revolusi mencerminkan ketidakpuasan masyarakat umum.

Reformasi adalah perubahan dalam sistem politik (demokrasi) yang terjadi baik secara cepat maupun berangsur-angsur melalui mekanisme lembaga pemerintahan yang ada.

Terjadi melalui aliansi kelompok yang mendukung perubahan di dalam pemerintahan dan kalangan moderat.

Aliansi ini mengalahkan elite garis keras dan kelompok radikal oposisi.

Sasaran perubahan dalam reformasi meliputi aspek pendidikan, birokrasi, kebebasan berpolitik dan berekspresi, serta ekonomi (pengembangan infrastruktur).

2. Detik-Detik Menuju Reformasi 

Indonesia mengalami berbagai krisis kompleks dan rumit.

Krisis ekonomi disebabkan oleh hutang jangka pendek yang besar dalam bentuk dolar AS (30-40 miliar USD pada 1997).

Cuaca tidak bersahabat (El Nino) menyebabkan produksi beras berkurang 10 persen.

Kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan menyebabkan krisis polusi udara.

Awal 1998, krisis ekonomi memburuk, Presiden Soeharto didesak oleh Presiden AS dan Singapura untuk menerima proposal IMF.

IMF akan menunda bantuan jika Indonesia tidak melakukan reformasi.

Tuntutan masyarakat untuk reformasi meningkat karena rezim Orde Baru dinilai tidak mampu mereformasi diri.

Bulan Mei 1998 merupakan periode penting dalam sejarah Reformasi Indonesia.

Serangkaian peristiwa penting terjadi setiap hari di awal Mei.

Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Wakil Presiden B.J. Habibie langsung dilantik menjadi Presiden RI.

B.J. Habibie menjabat sebagai presiden ke-3 Indonesia pada 1998-1999.

Meskipun menjabat selama 17 bulan, Habibie berjasa memperkenalkan Reformasi yang lebih demokratis, terbuka, dan adil.

Setelah dilantik, Habibie segera menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan.

Gerak cepat ini menjawab tantangan reformasi.

Reformasi ditandai dengan perkembangan yang cepat, seperti "hitung detik" (Nurcholish Madjid).

Reformasi terjadi dalam situasi krisis yang tidak normal.

B. Perluasan dan Perkembangan Akses Pendidikan 

Akses pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang menggembirakan.

Pada setiap pergantian kepemimpinan, aspek pendidikan selalu mendapat perhatian khusus.

Sebagai kaum terpelajar, penting untuk mengetahui perluasan dan perkembangan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pendidikan pada masa Presiden Habibie melanjutkan kebijakan pendidikan pada masa Presiden Soeharto.

Berambisi menyukseskan Wajib Belajar 9 Tahun dengan menambah kuota beasiswa.

Kebijakan pendidikan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid melakukan reformasi pendidikan dengan menekankan otonomi sekolah.

Ia melakukan pemetaan tugas yang komprehensif dalam kewenangan pengaturan pendidikan.

Kebijakan pendidikan in juga membuat cetak biru pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan universal (UU No. 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan).

Masa Pemerintahan Presiden Megawati menghasilkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian mewajibkan negara menyediakan 20?ri APBN dan APBD untuk pendidikan.

Realisasi kebijakan ini terlaksana pada masa pemerintahan selanjutnya.

Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, meminta realisasi 20 persen APBN untuk pendidikan paling lambat tahun 2009.

Alokasi ditujukan untuk kemudahan akses pendidikan, peningkatan infrastruktur, dan kesejahteraan guru/dosen.

Program yang dijalankan:

• Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
• Bantuan Siswa Miskin (BSM)
• Bidikmisi untuk mahasiswa kurang mampu
• Pemberlakuan sekolah gratis dari SD hingga SMP (negeri dan swasta), membebaskan SPP dan biaya pinjam buku.

C. Reformasi Birokrasi dan BUMN 

Menurut KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.  

Sebagai pelajar, pengalaman dengan urusan birokrasi mungkin terbatas.

Namun, reformasi birokrasi secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diterima.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menganalogikan reformasi birokrasi seperti garam.

Meskipun tidak terlihat, reformasi birokrasi merupakan unsur penting yang memberikan "rasa" pada pelayanan publik.

Fokus Kabinet Reformasi Pembangunan Habibie adalah reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi ekonomi.

Tantangan reformasi birokrasi, yaitu sulit memisahkan birokrasi dari pengaruh kepentingan politik praktis.

Pada masa Orde Baru, PNS wajib menjadi anggota Golkar.

Meskipun menghadapi kendala di awal Reformasi, agenda reformasi birokrasi tetap berjalan.

Terdapat beberapa contoh reformasi birokrasi di Indonesia setelah masa Orde Baru.

1. Penerimaan ASN yang Terbuka 

Tahun 2011, DPR membahas RUU ASN sebagai harapan baru reformasi birokrasi, terutama SDM.

Dua tahun kemudian, UU tersebut disahkan dalam sidang Pleno DPR.

Pengesahan UU ini langkah besar karena profesi ASN dijabarkan detail.

Hal ini menjadi penyemangat ASN untuk melaksanakan reformasi dan meningkatkan pelayanan dan meminimalkan masalah manajemen kepegawaian.

Terdapat perubahan mendasar dalam manajemen SDM. 

• Dari administrasi kepegawaian menjadi manajemen SDM yang lebih humanis.
• Dari senioritas/kepangkatan menjadi sistem karir terbuka berbasis kompetisi/kompetensi.
• Membuat ASN menjadi profesi berpendidikan, berstandar pelayanan, dan menjaga profesionalitas.

2. Reformasi Lembaga Negara 

Berikut reformasi Lembaga Pemerintahan pada Masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur): 

Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan.

Departemen Penerangan dinilai terlalu mengekang kebebasan berbicara media massa.

Departemen Sosial dinilai sarat akan korupsi.

Pembubaran Departemen Sosial hanya berlangsung 20 bulan.

Presiden Megawati Soekarnoputri mengaktifkan kembali Departemen Sosial.

Istilah "departemen" diubah menjadi "kementerian".

Contoh perubahan nama: Departemen Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

LNS juga mengalami perampingan.

LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk menunjang fungsi pemerintahan.

LNS adalah lembaga yang dibiayai oleh negara dan dapat melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Contoh LNS populer: KPU, KPK, Dewan Pers, Badan Amil Zakat Nasional.

Sebelum 2015, jumlah LNS mencapai 127 lembaga.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan efisiensi LNS berdasarkan kinerja dan fungsi.

Pada tahun 2022, jumlah LNS di Indonesia berjumlah 93.

Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk melakukan evaluasi dan efisiensi lembaga.

3. Peraturan Ketenagakerjaan yang Lebih Memihak Para Pekerja 

Marsinah adalah aktivis buruh di Porong, Sidoarjo, yang dibunuh secara keji pada tahun 1993.

Semasa hidup, ia adalah anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang vokal menyuarakan hak-hak pekerja.

Pembunuhan Marsinah merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang mendapat sorotan dunia.

Marsinah menjadi simbol ketidakadilan dan ketidakberpihakan terhadap pekerja.

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dibuat pada masa Reformasi dan lebih memihak kepada pekerja.

Pasal 4 menyatakan pemerintah harus:

• Memberdayakan pekerja secara optimal dan manusiawi.
• Mewujudkan pemerataan kerja.
• Memberi perlindungan kepada tenaga kerja.
• Mengusahakan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.
• Realisasi pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

Keberpihakan kepada pekerja menunjukkan arah yang lebih baik.

4. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan salah satu agenda penting Reformasi.

Tujuannya adalah menata dan mengelola sistem pemerintahan daerah sesuai tuntutan global.

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri.

Hal ini memungkinkan pemerintah daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan.

Presiden Habibie memikirkan otonomi khusus sebagai solusi penanganan Aceh dan Irian Jaya.

Tujuannya meminimalkan kesenjangan antara pusat dan daerah, antargolongan masyarakat, dan Jawa dengan luar Jawa.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh presiden berikutnya melalui pemekaran wilayah. (MG Ni Komang Putri Sawitri Ratna Duhita)