Kabar Terbaru Kasus Vokalis Band Sukatani Setelah Bertemu Pengurus Sekolah

“Sebetulnya malu menanggapi kasus seperti ini, harusnya tidak terjadi lagi di negara beradab yang menghargai demokrasi dan HAM. Artinya, kita tidak bergeser banyak dari zaman Orba,” kata Despan kepada Tribun Jogja, Jumat (21/2/2025)

Menurutnya, peristiwa ini mencerminkan pola yang sama dengan kasus sebelumnya, seperti pembatalan pameran lukisan Yos Suprapto di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menilai negara terlalu latah menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol seni.

“Jika ini benar dilakukan oleh Polri, maka mereka semakin memperburuk citranya yang saat ini sedang menjadi sorotan karena isu dominis litis dengan kejaksaan. Publik semakin menilai bahwa kepolisian memang perlu dikendalikan,” lanjutnya.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), Despan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kebebasan berekspresi dan berkesenian, yang seharusnya justru dilindungi oleh negara.

“Orang datang ke negara untuk meminta perlindungan jika kebebasannya terancam, tapi ini anomali, karena justru negara yang diduga menjadi pelakunya. Coba bayangkan, kemana lagi band Sukatani akan meminta perlindungan?”

Despan melihat ada tiga dampak utama dari kejadian ini. 

Pertama, negara akan semakin terbiasa melanggar kebebasan seni dengan melakukan pelarangan semacam ini.

Kedua, para seniman akan takut berkarya karena khawatir akan mengalami represi dari negara. 

Ketiga, kebebasan berkesenian di Indonesia bisa menjadi sorotan negatif di mata dunia internasional.

“Kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin ekspresi seni di Indonesia akan semakin terkekang. Dunia akan melihat bahwa kebebasan berkesenian di sini buruk,” pungkasnya. (Tribunjogja.com/Han/Ard)