Mahasiswa Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Reses DPD

TRIBUNJOGJA.COM – Aliansi BEM NKRI menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (24/2/2025).

Massa menuntut pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran terkait penambahan reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Koordinator aksi, Kevin Simamora, menyatakan bahwa pencairan anggaran untuk reses kedua dalam periode Oktober-Desember 2024 melanggar aturan yang berlaku dan berpotensi merugikan negara. 

Ia menekankan bahwa DPD RI seharusnya hanya melaksanakan satu kali reses dalam periode tersebut, sebagaimana DPR RI.

Baca juga: AHY Kembali Pimpin Demokrat, Dapat Mandat Besar untuk 2029

"Kami tidak datang hanya untuk berorasi atau sekadar protes. Kami telah menyerahkan bukti-bukti bahwa reses DPD dilakukan dua kali dalam periode yang sama, berbeda dengan DPR RI yang hanya satu kali. Ini bukan sekadar opini, tetapi ada fakta konkret yang bisa diverifikasi oleh KPK," ujar Kevin.

Aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa ini menyoroti dugaan pelanggaran terhadap UU MD3, UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU Perbendaharaan Negara.

Mereka mendesak KPK segera memeriksa pihak terkait dan mengembalikan dana yang diduga disalahgunakan.

Selain mahasiswa, aksi ini juga mendapat dukungan dari elemen masyarakat sipil, termasuk seniman Bona Paputungan yang menyuarakan pesan antikorupsi melalui lagu-lagunya.

Aliansi BEM NKRI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga KPK mengambil tindakan konkret terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut. (*/rls)