Wamendagri Sebut 53 Kepala Daerah Tak Hadir Ikut Retret Akmil Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyebut sebanyak 53 peserta tak menghadiri kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akdemi Militer (Akmil) Magelang sepanjang 21-28 Februari 2025.

Dari 53 peserta yang absen itu, enam di antaranya telah mengajukan izin karena masalah kesehatan dan acara keluarga, sementara sisanya sama sekali tidak mengajukan izin.

Sehingga dari total 503 peserta yang diharapkan hadir, tercatat ada 450 kepala daerah telah hadir, dengan 10 di antaranya datang terlambat.

"Artinya, upacara prosesi penyambutan telah dilaksanakan. Tadi, teman-teman bisa menyaksikan sendiri beberapa datang telat bergelombang," ujar Bima Arya kepada awak media usai acara penyambutan kepala daerah di Akmil Magelang, Jumat (21/2/2025).

Dari 450 peserta yang hadir, 19 di antaranya diberikan tanda berupa gelang merah, menandakan kondisi fisik yang memerlukan perhatian khusus, seperti pasca operasi atau penyakit serius. 

Meskipun demikian, Aria menyebut mereka tetap bersemangat untuk mengikuti acara dengan dispensasi pada kegiatan tertentu.

"Dari data itu kami mendapatkan data, ada enam yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari enam itu, lima karena memang sakit," tambahnya.

• Kepala Daerah Kader PDIP Menunggu di Wilayah Jogja, Tunggu Arahan Retret di Magelang

Selain itu, Kemendagri juga mentolerasi para peserta yang datang terlambat. 

Mereka mayoritas berasal dari wilayah timur Indonesia dan mengalami kendala keterlambatan pesawat.

Lebih lanjut, Aria menyebut terdapat 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar terkait ketidakhadiran mereka. 

Panitia masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dan mengharapkan mereka agar dapat segera hadir mengingat pentingnya acara ini untuk sinkronisasi program pusat dan daerah.

Jika kepala daerah memang berhalangan hadir, diharapkan dapat segera mengutus wakilnya maupun sekretaris daerah.

"Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain," jelas Bima Arya.

Sementara saat disinggung adanya kader PDIP yang menunda kehadiran, Arya belum bisa memastikan berapa jumlahnya.

Sebab data yang dia punya, belum mencakup identitas tiap kepala daerah.