Efesiensi Anggaran, Layanan Perpustakaan Keliling di Gunungkidul Bakal Dikurangi 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul akan memangkas sejumlah program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Satu di antaranya, program layanan perpustakaan keliling atau Pusling yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Kisworo mengatakan adanya pemangkasan anggaran tersebut membuat layanan Pusling terpaksa dikurangi. 

"Sesuai dengan aturan pusat ditambah dengan surat edaran bupati yakni kegiatan belanja modal diberhentikan terlebih dahulu, maka dari itu kami memutuskan mengurangi layanan Pusling," ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (16/2/2025).

Ia menuturkan pengurangan layanan Pusling dilakukan dengan menurunkan kegiatannya. Biasanya melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah sebanyak 5 kali dalam sebulan kini dipangkas menjadi 3 kali dalam sebulan.

 "Dan, anggaran  Pusling ini seluruhnya ditanggung  oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), utamanya untuk bahan bakar minyak (BBM). Di mana, setiap kunjungan  membutuhkan hingga 10 liter BBM," papar dia.

Baca juga: Seorang Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Cangkring Bantul, SAR Sigap Selamatkan Korban

Dia menerangkan harusnya ada  dua program yang terdampak  kebijakan efisiensi tersebut yakni layanan Perpustakaan Keliling (Pusling) dan Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka (Lajang Cakap). Namun, akhirnya  dipilih Pusling dengan berbagai pertimbangan.

"Saat ini, sudah ada E-Pusda di mana layanan membaca gratis secara online. Ditambah lagi, adanya perpustakaan daerah jadi siapa saja yang  ingin membaca bisa datang, ada alternatif lain. Sedangkan, layanan lajang Cakap bertujuan untuk menanamkan semangat membaca para pelajar terutama anak PAUD, TK hingga SD," jelas dia.

Selain itu, kata dia, untuk operasi Lajang Cakap juga mendapatkan bantuan dana dari Dana Istimewa sebesar Rp380 juta per tahun.

"Karena, memang layanan Lajang Cakap itu ditopang dari APBD dan Dana Istimewa jadi kami rasa masih bisa berjalan. Sedangkan, Pusling murni dari APBD," ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda). Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta menambahkan akibat kebijakan efisensi anggaran Kabupaten Gunungkidul terkena pemangkasan sebesar Rp61,2 miliar.

Diketahui, anggaran tersebut berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp18,6 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) fisik meliputi irigasi maupun jalan sebesar Rp42,6 miliar.

"Yang saat ini masih aman atau tidak dihapus DAK fisik kesehatan," papar dia.

Dia menyebut untuk saat ini pihaknya masih terus melakukan pemetaan anggaran yang bisa diefisienkan.

"Saat ini masih pemetaan dan lebih detilnya nanti juga menunggu pedoman teknis SE dari Mendagri," pungkasnya. (ndg)